KataKerja.co.id, BERITA — Dalam Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung yang berlangsung pada 16 November 2025, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Cucun Syamsurijal memunculkan kontroversi usai menyampaikan pandangannya terkait peran ahli gizi dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dalam program penanganan masalah gizi (MBG).
Pernyataan tersebut viral setelah diunggah akun TikTok wira.adikaraa.
Cucun menilai bahwa program MBG tidak harus bergantung pada kehadiran ahli gizi dan organisasi profesi seperti Persagi.
Ia menyatakan bahwa pengelolaan gizi dapat dilakukan oleh tenaga lain yang dibentuk secara khusus melalui pelatihan intensif.
Dalam forum tersebut, ia menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional, termasuk penyesuaian nomenklatur profesi dalam program gizi.
Dalam pernyataannya, Cucun menyebut bahwa dirinya berencana mendorong perubahan diksi mengenai tenaga gizi di tingkat pembahasan DPR.
Ia mengatakan bahwa program MBG ke depan tidak membutuhkan ahli gizi maupun Persagi, melainkan tenaga khusus yang bertugas mengawasi gizi dengan pelatihan singkat.
“Saya sekarang akan nanti ajak rapat BGN akan merubah diksi daripada ahli gizi ini adalah satu tenaga yang menangani gizi tidak perlu ahli gizi. Nanti saya akan selesaikan di DPR… kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu persagi, yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi,” ujarnya dalam forum tersebut.
Cucun juga menekankan bahwa pelatihan singkat dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga gizi di daerah.
Menurutnya, lulusan SMA yang cerdas dapat dilatih selama tiga bulan dan diberikan sertifikasi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Ia menyebut bahwa langkah tersebut dapat menjadi alternatif dari kebutuhan tenaga profesional gizi yang selama ini dianggap terlalu bergantung pada pendidikan formal.
Pernyataan tersebut menuai reaksi luas, terutama dari kalangan tenaga kesehatan dan ahli gizi yang menilai bahwa kompetensi gizi tidak dapat dipenuhi hanya melalui pelatihan jangka pendek.
Meski demikian, Cucun menegaskan bahwa pendekatan baru ini dinilai mampu mempercepat penyediaan tenaga gizi di daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada organisasi profesi.
Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung tersebut menandai munculnya wacana baru di tingkat nasional mengenai arah kebijakan tenaga gizi ke depan.
Isu ini diperkirakan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut baik di DPR maupun di sektor kesehatan.
