KataKerja.co.id, BERITA — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengecam segala bentuk kekerasan setelah dilaporkan tiga jurnalis dan aktivis Indonesia ditangkap oleh militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Gaza, Palestina.
Haedar menilai tindakan terhadap relawan kemanusiaan dan jurnalis tidak dapat dibenarkan karena mereka tidak terlibat dalam kepentingan politik ataupun konflik bersenjata.
“Muhammadiyah selalu mengecam setiap bentuk intervensi menggunakan kekerasan atau politik kekerasan,” ujar Haedar pada Selasa, 19 Mei 2026 saat memberikan keterangan di Sleman, Yogyakarta.
Menurutnya, pendekatan kekerasan hanya akan memperburuk konflik dan menimbulkan kerugian bagi semua pihak, termasuk masyarakat sipil maupun pekerja kemanusiaan.
Haedar berharap Israel tidak melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga Gaza maupun pihak-pihak yang menjalankan misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik. Ia juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil langkah konkret atas insiden tersebut.
Lebih jauh, Haedar menilai dunia sedang menghadapi tantangan besar berupa meningkatnya konflik dan perang yang masih dipilih sebagian negara sebagai jalan penyelesaian. Kondisi itu disebut mencerminkan kemunduran nilai-nilai kemanusiaan modern yang seharusnya berkembang setelah tragedi perang dunia.
Ia menegaskan lembaga internasional seperti PBB semestinya menjadi motor utama perdamaian global. Namun, menurutnya, upaya menghentikan perang kerap terhambat oleh dominasi negara-negara besar yang memiliki pengaruh kuat dalam politik internasional.
“Susah menghentikan (perang) karena pelakunya adalah yang punya dominasi di PBB, punya hak veto, dan menjadi negara adidaya.”
Sebelumnya dilaporkan, militer Israel mencegat kapal dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang tengah berlayar menuju Gaza. Dalam operasi tersebut, sejumlah aktivis termasuk tiga jurnalis asal Indonesia disebut ikut diamankan oleh aparat Israel.
Insiden ini kembali memunculkan sorotan internasional terhadap keamanan pekerja kemanusiaan dan jurnalis di wilayah konflik Palestina.
