KataKerja.co.id, BERITA — Kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere di Kota Makassar disebut semakin memprihatinkan. Infrastruktur di kawasan tersebut rusak parah dan dinilai menghambat aktivitas nelayan maupun distribusi hasil tangkapan ikan.
Jalan di area TPI tampak berlubang, becek, hingga tergenang air saat hujan turun. Kondisi ini membuat kendaraan pengangkut ikan kesulitan melintas dan mengganggu aktivitas masyarakat pesisir.
Selain jalan rusak, sejumlah fasilitas di kawasan TPI Paotere juga terlihat tidak terawat. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), HM Arsyad, bahkan menyebut situasi di Paotere saat ini sudah masuk kategori darurat.
Arsyad bersama jajaran pengurus HNSI, termasuk Ray Suryadi, menyampaikan langsung berbagai persoalan tersebut kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam pertemuan di Ruang Rapat Wali Kota Makassar, Selasa, 26 Mei 2026.
“Sekarang Paotere dalam kondisi darurat. Sudah sekian tahun ini, baik pemeliharaan apalagi pembangunan itu tidak ada,” tegas Arsyad.
Ia mengatakan masyarakat nelayan berharap Pemerintah Kota Makassar dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan kawasan TPI Paotere.
“Alhamdulillah, Pak Wali siap mem-backup apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan teman-teman masyarakat TPI Paotere,” ujarnya.
Menurut Arsyad, selama ini retribusi dari aktivitas perikanan dan bangunan di kawasan Paotere tidak pernah kembali dalam bentuk perbaikan fasilitas.
“Retribusi dari hasil perikanan maupun gedung-gedung yang ada di sana itu sama sekali tidak ada umpan baliknya,” katanya.
Ia juga menjelaskan persoalan status aset TPI Paotere yang hingga kini masih menjadi perdebatan antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Awalnya, kawasan tersebut dikelola bersama sejak dibangun pada 1992, namun setelah adanya regulasi baru, pengelolaan pelabuhan dan perikanan berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Meski begitu, masyarakat nelayan menginginkan agar pengelolaan TPI tetap berada di tangan Pemerintah Kota Makassar.
“Kami dari masyarakat Kota Makassar lebih cenderung kalau Pemerintah Kota Makassar yang mengelola TPI Paotere,” tuturnya.
Arsyad menegaskan, salah satu persoalan paling mendesak saat ini adalah perbaikan jalan di kawasan pelabuhan.
“Terutama jalanan yang sekarang ini jadi kubangan kerbau di sana,” katanya.
Selain infrastruktur, nelayan juga menyoroti rencana pengurangan kuota BBM subsidi bagi nelayan yang dinilai akan memberatkan aktivitas melaut.
“Itulah yang kami tidak terima karena nelayan itu sudah jelas pemakaiannya, baik jarak tempuh maupun durasi perjalanannya,” jelasnya.
Menurutnya, kebutuhan BBM nelayan tidak selalu bisa dipastikan karena hasil tangkapan di laut bergantung kondisi di lapangan.
“Kadang nelayan menganggap sudah sekian mil pemakaiannya, tetapi karena rezeki agak lambat dia harus keliling cari rezekinya dulu,” ujarnya.
Arsyad menyebut lebih dari 10 ribu nelayan menggantungkan hidup di kawasan TPI Paotere. Aktivitas di pelabuhan tersebut juga melibatkan nelayan dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat nelayan. Pemerintah Kota Makassar disebut akan meminta Dinas Pertanahan berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel dan Pelindo terkait kejelasan status aset kawasan TPI Paotere.
