KataKerja.co.id, BERITA — Usulan pembangunan 1.000 layar bioskop desa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 mencuat dalam pembahasan di DPR RI. Gagasan tersebut muncul sebagai respons atas dugaan ketimpangan distribusi layar bioskop yang dinilai menyulitkan film lokal dan rumah produksi kecil memperoleh ruang tayang.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati Zainal Paliwang menyampaikan usulan tersebut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Senayan, Rabu, 20 Mei 2026.
Rahmawati menyoroti dominasi jaringan bioskop besar dan rumah produksi utama yang dinilai membuat film dari daerah, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sulit mendapatkan kesempatan tayang yang memadai.
“Saya cukup miris mendengar para PH kecil curhat… terutama dari daerah 3T,” ujar Rahmawati.
Menurutnya, sejumlah pelaku industri film daerah mengeluhkan terbatasnya ruang distribusi sehingga karya berbasis budaya lokal sulit menjangkau penonton lebih luas.
“Mereka mengatakan adanya monopoli PH besar sehingga kreativitas lokal agak tersendat,” katanya.
Kondisi tersebut disebut tidak hanya berdampak pada pendapatan rumah produksi kecil, tetapi juga membatasi keberagaman cerita dan representasi budaya daerah di industri perfilman nasional.
Rahmawati mencontohkan pengalaman penayangan film Uang Panai di Tarakan, Kalimantan Utara. Menurutnya, antusiasme penonton cukup tinggi, terutama dari masyarakat Bugis dan Sulawesi, namun jumlah layar yang tersedia sangat terbatas.
“Saya ini bukan pemain film Pak Ketua, tapi penonton. Saya wajib nonton tiap minggu, mesti dua kali,” ujarnya.
“Kemarin ada penayangan film di Tarakan, Kalimantan Utara, film ‘Uang Panai’. Bayangkan di sana kebanyakan masyarakatnya orang Sulawesi, orang Bugis, dan mereka menonton sampai berkali-kali hanya karena studio diberikan hanya beberapa tempat sehingga terbatas,” lanjutnya.
Ia menilai keterbatasan jumlah layar menyebabkan masa tayang film berakhir lebih cepat meski permintaan penonton masih tinggi.
“Hak tayangnya berhenti, padahal masyarakat masih ingin menonton,” katanya.
Sebagai solusi, Rahmawati mengusulkan pembangunan 1.000 layar bioskop desa yang tersebar di berbagai daerah dengan dukungan APBN mulai 2027. Usulan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap film nasional sekaligus membuka ruang distribusi lebih merata bagi karya sineas lokal.
Selain pembangunan infrastruktur, DPR juga mendorong lahirnya regulasi distribusi film nasional yang lebih ketat dan berkeadilan. Salah satu usulan yang disampaikan yakni pemberian standar minimal 100 layar selama tiga bulan untuk film nasional, serta pengaturan skema tayang yang lebih proporsional bagi produksi lokal.
Menurut Rahmawati, pemerataan akses bioskop bukan hanya soal industri hiburan, tetapi juga berkaitan dengan penguatan ekonomi kreatif, pelestarian budaya daerah, serta kesempatan yang setara bagi sineas di luar kota besar.
Jika direalisasikan, pembangunan bioskop desa dinilai dapat menjadi langkah baru dalam memperluas ekosistem perfilman Indonesia hingga ke wilayah yang selama ini minim akses layar lebar.
