KataKerja.co.id, BERITA — Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M Juhro, memaparkan faktor utama yang membuat kebijakan pelonggaran likuiditas pemerintah dan bank sentral belum efektif mendorong pertumbuhan kredit perbankan.
Penjelasan itu disampaikan Solikin saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI, Jumat, 23 Januari 2026.
Menurut Solikin, permasalahan utama bukan terletak pada ketersediaan dana di perbankan, melainkan lemahnya permintaan kredit dari sektor riil. Kondisi tersebut menyebabkan likuiditas yang digelontorkan tidak sepenuhnya terserap menjadi pembiayaan produktif.
“M0 itu dia adalah embrio uang, primary money itu adalah cikal bakal uang, dia merupakan utang atau tagihan dari otoritas moneter terhadap masyarakat. Itu nggak akan jadi uang apabila tidak dilakukan mekanisme penciptaan,” ujar Solikin.
Ia menambahkan, ketika sisi permintaan belum pulih, tambahan likuiditas tidak serta-merta mendorong aktivitas ekonomi.
“Karena sekarang isunya adalah sisi demand, respons sisi demand saat ini memang tidak sekuat beberapa tahun sebelumnya sehingga pada saat kita gelontorkan likuiditas, itu tidak otomatis terserap untuk kegiatan ekonomi riil,” lanjutnya.
Data menunjukkan, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menempatkan dana Rp276 triliun di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun, langkah tersebut belum berdampak signifikan terhadap penyaluran kredit yang sepanjang 2025 hanya tumbuh 9,69 persen secara tahunan.
Sementara itu, Bank Indonesia juga telah menyalurkan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) senilai Rp397,9 triliun hingga pekan pertama Januari 2026.
Meski demikian, perbankan masih berhati-hati karena terbatasnya sektor usaha yang siap menyerap pembiayaan baru.
Solikin menekankan pentingnya keseimbangan antara kebijakan dari sisi penawaran dan penguatan permintaan. Ia menilai upaya debottlenecking di sektor usaha menjadi kunci untuk memulihkan permintaan kredit.
“Dalam KSSK, kita memahami debottlenecking itu. Jadi KSSK sekarang itu isunya nggak hanya sebatas membicarakan masalah stabilitas atau resiliensi keuangan,” tutupnya.
