KataKerja.co.id, BERITA — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah, menghadiri Rapat Koordinasi (High Level Meeting) dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Opsen Pajak Daerah Triwulan II dan III Tahun 2025.
Kegiatan ini diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Hasanuddin Ballroom, Mercure Nexa Pettarani, Kamis, 11 Desember 2025.
Kehadiran Bapenda Makassar mendapat apresiasi langsung dari Kepala Bapenda Sulsel.
Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan dan komitmen Bapenda Makassar dalam memfasilitasi penyelenggaraan rapat yang dinilai strategis dalam memperkuat optimalisasi penerimaan opsen pajak daerah.
Rakor ini membahas implementasi Opsen PKB, Opsen BBNKB, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang mulai berlaku sejak 5 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Pemprov Sulsel juga telah menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 dan Pergub Nomor 20 Tahun 2024 sebagai pedoman tata kelola pemungutan dan rekonsiliasi penerimaan pajak bersama pemerintah kabupaten/kota dan pihak perbankan.
Dalam paparannya, Kepala Bapenda Sulsel mengungkapkan bahwa pemungutan Opsen PKB dan BBNKB di Sulsel telah berjalan dengan sistem real time.
Sementara itu, pemungutan pajak MBLB masih dilakukan secara manual di sejumlah daerah. Ia berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota, termasuk Makassar, segera menyusun regulasi teknis untuk pemungutan opsen MBLB.
Selain itu, ia menyoroti potensi peningkatan penerimaan daerah melalui opsen BBNKB yang diperkirakan dapat tumbuh hingga 50 persen dibandingkan pola bagi hasil sebelumnya, terutama bagi daerah dengan populasi kendaraan yang besar.
Pemerintah kabupaten/kota juga diminta menyiapkan anggaran untuk pendataan dan penagihan PKB serta BBNKB. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya balik nama kendaraan dan pembayaran pajak secara digital disebut sebagai faktor kunci dalam mendorong peningkatan pendapatan.
“Pembayaran pajak digital adalah strategi paling efektif meningkatkan PAD karena menutup celah kebocoran dan memberikan kepastian pembayaran,” jelasnya.
Melalui rakor ini, Kepala Bapenda Sulsel berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan perbankan semakin solid. Kehadiran aktif Bapenda Kota Makassar dinilai berperan penting dalam memperkuat proses konsolidasi penerimaan pajak daerah ke depan.
