KataKerja.co.id, BERITA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menyampaikan pandangannya terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Melalui unggahan di media sosial X pada Sabtu, 30 Mei 2026, Dino menilai frekuensi perjalanan internasional Presiden perlu dievaluasi demi efisiensi anggaran dan efektivitas diplomasi.
Menurut Dino, berdasarkan pengamatannya, Prabowo merupakan salah satu kepala negara yang paling aktif melakukan kunjungan luar negeri sejak menjabat. Ia memperkirakan sekitar satu dari enam hari masa kepemimpinan Presiden dihabiskan untuk agenda di luar negeri, angka yang dinilai cukup tinggi dibandingkan pemimpin negara lain.
Dino menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk setiap kunjungan kenegaraan. Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari tim pendahulu, transportasi udara, akomodasi, logistik, konsumsi, hingga pengamanan dan protokol resmi.
Dalam pernyataannya, Dino mengajukan lima rekomendasi yang menurutnya dapat meningkatkan efisiensi diplomasi Indonesia.
Pertama, ia menyarankan pemanfaatan teknologi komunikasi seperti panggilan video dan telepon untuk menjaga hubungan dengan pemimpin negara lain. Menurutnya, banyak pertemuan bilateral yang substansinya dapat diselesaikan secara virtual tanpa harus mengeluarkan biaya besar.
Kedua, Dino mendorong agar kehadiran Presiden dalam forum internasional dimanfaatkan secara maksimal dengan menjadwalkan sejumlah pertemuan bilateral sekaligus. Ia mengusulkan konsep “1 plus 8”, yakni satu perjalanan internasional yang diisi dengan pertemuan bersama delapan pemimpin negara lainnya.
Ketiga, ia menilai kunjungan luar negeri perlu direncanakan secara lebih matang dan diumumkan kepada publik dengan jadwal yang jelas. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus memastikan tujuan diplomatik yang ingin dicapai.
Keempat, Dino menyarankan agar Indonesia lebih banyak menerima kunjungan pemimpin negara lain di dalam negeri dibandingkan melakukan perjalanan ke luar negeri. Menurutnya, pola tersebut juga diterapkan oleh sejumlah negara besar dalam menjalankan diplomasi.
Kelima, ia mengusulkan agar sebagian misi diplomatik yang bersifat teknis dan taktis dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri. Dengan demikian, tujuan diplomasi tetap tercapai tanpa harus melibatkan perjalanan Presiden beserta rombongan besar yang membutuhkan biaya lebih tinggi.
Dino menegaskan bahwa masukan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap efektivitas pemerintahan dan penggunaan anggaran negara.
Ia menilai masyarakat saat ini lebih mengharapkan kebijakan yang mencerminkan efisiensi, kepekaan, dan kehati-hatian dalam penggunaan sumber daya publik, termasuk dalam pelaksanaan kunjungan luar negeri oleh pejabat negara.
