KataKerja.co.id, BERITA — Film dokumenter Pesta Babi yang mengangkat isu eksploitasi lingkungan dan konflik tanah adat di Papua menjadi sorotan setelah sejumlah agenda nonton bareng (nobar) dibubarkan di berbagai daerah. Di tengah polemik tersebut, permintaan pemutaran film justru meningkat drastis hingga mencapai ribuan pengajuan dari komunitas di berbagai wilayah.
Sutradara film, Dandhy Dwi Laksono, menilai situasi ini sebagai ujian terhadap kualitas demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Ia menyebut tekanan yang muncul tidak menghentikan antusiasme publik terhadap film tersebut.
“Makin ditekan akan makin kami perpanjang musim nobarnya (nonton bareng).”
Sementara itu, sutradara lainnya, Cypri Dale, menegaskan bahwa Pesta Babi tidak dibuat sekadar sebagai tontonan, tetapi ruang refleksi atas persoalan yang terjadi di Papua.
“Pesta Babi bukan film untuk ditonton saja dengan mata. Pesta Babi adalah film yang menuntut jawaban.”
Film ini menceritakan perjuangan masyarakat adat Papua Selatan, seperti suku Malind, Awyu, Muyu, dan Yei, dalam menghadapi ekspansi proyek pangan nasional, perkebunan, serta industri yang disebut mengubah kawasan hutan dan tanah adat menjadi wilayah produksi skala besar. Dokumenter juga menyoroti relasi proyek strategis nasional, perusahaan, hingga dampaknya terhadap masyarakat lokal.
Tim produksi mencatat sedikitnya 21 insiden intimidasi selama pemutaran film sejak dirilis. Bentuknya beragam, mulai dari pemantauan aparat, permintaan identitas penyelenggara, hingga pembubaran langsung kegiatan nobar di kampus dan ruang publik.
Salah satu pembubaran terjadi di Universitas Khairun, sementara insiden lain dilaporkan terjadi di Universitas Mataram. Meski demikian, pihak penyelenggara menyebut angka intimidasi kemungkinan lebih besar karena banyak komunitas memilih tidak melapor.
Di sisi pemerintah, Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah tidak melarang pemutaran film dokumenter tersebut dan menilai kritik melalui karya film merupakan hal yang wajar.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi.”
Ia juga menegaskan bahwa jika terjadi pembubaran pemutaran film di daerah, hal itu disebut bukan arahan resmi pemerintah pusat ataupun aparat penegak hukum.
Penolakan terhadap pembubaran juga disampaikan Natalius Pigai. Menurutnya, pelarangan pemutaran film hanya dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan.
“Larangan itu hanya boleh melalui keputusan pengadilan. Apakah ada keputusan pengadilan? Tidak. Berarti kan tidak boleh.”
Di tengah kontroversi, permintaan nobar Pesta Babi justru melonjak tajam. Dandhy menyebut jumlah pengajuan pemutaran komunitas telah mencapai hampir 5.000 permintaan, meski belum seluruhnya bisa dipenuhi karena keterbatasan verifikasi penyelenggara.
Pakar kajian film menilai tingginya perhatian terhadap dokumenter ini dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari isu eksploitasi Papua, militerisasi, konflik agraria, hingga perdebatan soal ruang kebebasan berekspresi. Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana film dokumenter kini tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi berkembang sebagai instrumen kritik sosial yang memicu diskusi publik lebih luas.
