KataKerja.co.id, BERITA — Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan rencananya melakukan perombakan besar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai bagian dari langkah pembenahan internal serta penguatan penerimaan negara.
Purbaya menyatakan tidak akan ragu melakukan penataan menyeluruh apabila kinerja penerimaan pajak dan bea cukai terus mengalami tekanan.
Menurutnya, langkah ini bertujuan menutup celah kebocoran penerimaan yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah.
“Saya sedang memperbaiki Bea Cukai dan Pajak. Ini serius, besok salah satunya akan dirombak. Langkah ini seharusnya bisa memperbaiki cara kerja Pajak dan Bea Cukai, dan menghindarkan kebocoran yang selama ini terjadi,” ujar Purbaya saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Ia mengungkapkan, skema penataan akan dilakukan melalui promosi, rotasi, hingga tukar guling jabatan. Purbaya menekankan, perombakan dilakukan dari internal kedua instansi guna menjaga efektivitas kerja serta mempercepat proses adaptasi.
Langkah tegas juga disiapkan di lingkungan Bea Cukai. Purbaya menyebut pejabat yang bertugas di lima pelabuhan besar akan diganti, bahkan sebagian akan dirumahkan sebagai bentuk sinyal kuat pembenahan.
Selain itu, ia menyinggung kemungkinan evaluasi ekstrem terhadap peran DJBC jika kinerjanya tidak menunjukkan perbaikan signifikan. Menurutnya, arahan Presiden menekankan pentingnya fungsi pengawasan berjalan optimal.
Di sisi perpajakan, Purbaya menegaskan tahun ini menjadi momentum krusial. Ia tidak lagi memiliki ruang untuk berlindung di balik status sebagai menteri baru apabila target penerimaan tidak tercapai.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga telah melakukan perombakan pejabat di wilayah DJP Jakarta Utara dengan melantik empat pejabat baru, menyusul kekosongan jabatan akibat proses hukum terhadap sejumlah pegawai pajak dalam kasus OTT KPK.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal sekaligus upaya memulihkan kepercayaan publik.
Pemerintah menilai penataan struktur dan sumber daya manusia di DJP serta DJBC menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas fiskal sekaligus mengamankan penerimaan negara di tengah tantangan ekonomi.
