KataKerja.co.id, BERITA — Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat menjadi sorotan publik setelah muncul kontroversi terkait penilaian dewan juri.
Polemik ini bahkan berujung pada permintaan maaf resmi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia serta penonaktifan juri dan pembawa acara lomba.
Perdebatan bermula ketika peserta dari SMAN 1 Pontianak yang tergabung dalam Grup C mendapat pengurangan nilai karena dianggap memberikan jawaban kurang lengkap terkait proses pemilihan anggota BPK. Dewan juri memberikan nilai minus lima untuk jawaban tersebut.
Namun, situasi memicu protes setelah jawaban serupa yang disampaikan Grup B dari SMAN 1 Sambas justru memperoleh nilai penuh. Perbedaan penilaian itu dipersoalkan peserta karena dianggap tidak konsisten.
Siswi SMAN 1 Pontianak, Josepha Alexandra atau yang akrab disapa Ocha, sempat menyampaikan keberatan secara langsung kepada dewan juri. Namun, juri beralasan jawaban dari Grup C tidak menyebut unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara tegas.
Polemik tersebut kemudian ramai dibicarakan di media sosial dan memancing berbagai tanggapan publik. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menyatakan pihak panitia langsung melakukan penelusuran internal terkait proses penilaian dalam lomba tersebut.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh akan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan berjalan lebih objektif dan profesional.
Sorotan juga datang dari Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman. Ia mengapresiasi keberanian Ocha yang dinilai tetap memperjuangkan kebenaran saat merasa dirugikan dalam perlombaan.
Habiburokhman menilai sikap kritis peserta tersebut patut diapresiasi. Di sisi lain, ia menyayangkan respons dewan juri dan pembawa acara yang dianggap tidak mengakui kesalahan dan terkesan antikritik.
Ia bahkan mengusulkan agar rangkaian lomba dihentikan sementara serta meminta pergantian dewan juri demi menjaga kredibilitas kegiatan pendidikan tersebut.
Menanggapi polemik yang berkembang, MPR RI akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui akun resmi media sosial mereka. Dalam pernyataannya, MPR menegaskan bahwa kegiatan pendidikan seperti LCC harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, dan keadilan.
Sebagai langkah evaluasi, Sekretariat Jenderal MPR RI memutuskan menonaktifkan dewan juri serta MC yang bertugas dalam pelaksanaan LCC Empat Pilar 2026 tingkat Kalimantan Barat.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena dinilai mencerminkan pentingnya transparansi dan konsistensi penilaian dalam kegiatan edukatif, terutama yang melibatkan pelajar dan membawa nama lembaga negara.
