KataKerja.co.id, BERITA — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas, menanggapi pemblokiran rekening bank aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok. Ia mengingatkan aparat penegak hukum bahwa pembatasan akses keuangan warga yang belum terbukti melakukan tindak pidana dapat menjadi pelanggaran terhadap hak warga negara.
Anwar menegaskan, unjuk rasa atau demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pembekuan rekening milik aktivis dengan tujuan membatasi atau menggagalkan aksi demonstrasi merupakan bentuk pembatasan hak yang tidak dibenarkan.
“Memblokir rekening orang yang akan berdemonstrasi dengan tujuan mencegah yang bersangkutan agar tidak melakukan demonstrasi itu sama saja artinya dengan mencegah dan menghalangi warga negara untuk mendapatkan serta mempergunakan haknya,” ujar Anwar, Selasa (25/8/2026).
Dinilai Mencederai Prinsip Keadilan Sosial
Menurut Anwar, tindakan pemblokiran rekening secara sepihak secara langsung mencederai prinsip keadilan sosial dan merenggut hak dasar warga untuk hidup sejahtera.
Ia mengingatkan, tugas utama negara dan pemerintah adalah melindungi seluruh tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat konstitusi.
“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera. Memblokir rekening warga sama saja artinya negara atau pemerintah menghambat warga untuk mendapatkan haknya untuk hidup sejahtera. Itu berarti pemerintah tidak melaksanakan tugasnya seperti yang diamanatkan oleh konstitusi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anwar mengatakan dampak dari kebijakan pencegahan finansial tersebut dinilai memiliki daya rusak yang sangat besar.
Ia menilai pemblokiran rekening tidak hanya merugikan aktivis secara individu, tetapi juga dapat mematikan perekonomian keluarganya. Selain itu, kondisi tersebut dinilai dapat berdampak terhadap pelaku usaha atau pengusaha lokal yang produknya dibutuhkan keluarga tersebut untuk bertahan hidup.
Oleh karena itu, Anwar mengimbau pemerintah dan seluruh jajaran aparat penegak hukum menghentikan praktik pemblokiran rekening tanpa dasar hukum pidana yang sah.
“Pemerintah harus memegang teguh etika bernegara, menjamin kebebasan berpendapat, serta fokus menjalankan amanat konstitusi demi menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Rekening Botok Berisi Rp80,9 Juta
Sebelumnya, rekening bank milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, dibekukan saat dirinya tengah melakukan sosialisasi dan penggalangan donasi di depan Gedung DPR, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Rekening tersebut dilaporkan berisi saldo sekitar Rp80,9 juta.
Selain rekening bank, Botok mengaku akun media sosial TikTok serta aplikasi pesan WhatsApp miliknya turut mengalami pemblokiran.
Botok menjelaskan, dana puluhan juta rupiah dalam rekening tersebut merupakan gabungan uang pribadi dan hasil penggalangan donasi masyarakat yang diperuntukkan bagi kebutuhan operasional gerakan.
Pihaknya mempertanyakan tindakan pemblokiran tersebut karena dinilai berlebihan dan dilakukan tanpa alasan yang transparan.
