KataKerja.co.id, BERITA — Kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menilai putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA tidak memengaruhi kedudukan kliennya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Saya menilai Putusan MA yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi syarat administrasi pencalonan sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024, tidak memengaruhi posisi Gibran sebagai Wapres,” ujar Rullyandi saat dihubungi, Sabtu (31/10/2026).
Menurut Rullyandi, putusan MA tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sempurna karena adanya perubahan keadaan hukum saat putusan dijatuhkan.
“Adapun keadaan yang dimaksud yakni MA memutuskan setelah tahapan Pilpres 2024 selesai dan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden telah dilakukan. Sehingga Putusan MA ini tidak berlaku surut atau tidak bersifat retroaktif,” jelas Rullyandi.
Ia menambahkan, kondisi tersebut merujuk pada ketentuan dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pada pokoknya, aturan tersebut mengatur bahwa putusan yang tidak sempurna tidak dapat dilaksanakan apabila telah terjadi perubahan keadaan hukum sebelumnya.
“Telah terjadi keadaan hukum yang berubah karena suket tersebut sudah digunakan untuk kepentingan pemilu pada saat itu, di mana tahapannya pun telah selesai. Maka, putusan MA tersebut meskipun sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dilaksanakan secara sempurna (non-executable),” ucap Rullyandi.
“Putusan ini juga tidak bisa dijadikan rujukan pelaksanaan eksekusi terhadap upaya politik DPR di ranah pemakzulan. Di samping itu, masih terbuka ruang upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali (PK) yang dapat ditempuh Kemendikdasmen selaku pihak tergugat,” imbuhnya.
Sebelumnya, MA mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan HM Subhan Palal terkait gugatan keabsahan Suket penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Putusan tersebut diterbitkan melalui e-Court pada Jumat (30/10/2026) dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026.
“Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” bunyi putusan sebagaimana dikutip dari laman Kepaniteraan MA, Jumat (30/10/2026).
Adapun majelis hakim yang mengadili perkara kasasi tersebut dipimpin Yulius selaku Ketua Majelis, dengan anggota Mahfuh Effendi dan Hari Sugiharto.
