KataKerja.co.id, BERITA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan duka cita mendalam atas bertambahnya jumlah petugas dan relawan gabungan yang gugur dalam insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Hingga kini, total korban meninggal dunia tercatat sebanyak enam orang.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, mengatakan pihaknya masih menelaah laporan dan kronologi kejadian sebelum menyimpulkan efektivitas penerapan prosedur operasional standar (SOP) maupun kelengkapan alat pelindung diri (APD).
“BNPB masih mempelajari laporan dan kronologi kejadian, sehingga kami tidak ingin menyimpulkan efektivitas penerapan SOP maupun kelengkapan APD sebelum evaluasi selesai,” ujar Berton, Minggu (25/10/2026).
BNPB menegaskan bahwa standar keselamatan harus diterapkan secara ketat dalam setiap operasi pemadaman karhutla. Hal ini mencakup seluruh petugas dan relawan gabungan yang terlibat dalam penanganan kebakaran di lapangan.
“Kami perlu tegaskan bahwa setiap operasi harus memiliki komando yang jelas, supervisi BPBD, petugas keselamatan, pengarahan sebelum dan sesudah operasi, serta relawan yang memiliki keterampilan dan perlengkapan pelindung yang memadai,” tegasnya.
Menurut Berton, penggunaan APD harus dilakukan secara tepat untuk melindungi keselamatan petugas dan relawan. Namun, perlindungan tersebut juga perlu didukung penilaian risiko, pemantauan arah angin dan perkembangan api, serta kesiapan mengambil keputusan untuk menarik personel apabila kondisi di lapangan membahayakan.
“APD bukan sekadar formalitas. Helm, kacamata pelindung, respirator yang sesuai, sarung tangan tahan panas, dan sepatu lapangan harus digunakan dengan benar. Pada saat yang sama, APD tidak dapat menggantikan penilaian risiko, pemantauan perubahan angin dan perilaku api, serta keputusan untuk menarik personel ketika situasi membahayakan,” terangnya.
Lebih lanjut, BNPB menyebut insiden karhutla di kawasan TNBTS menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Evaluasi tersebut mencakup penerapan SOP keselamatan, sistem komando, kesiapan relawan, hingga pengaturan akses personel ke zona berbahaya. BNPB menekankan bahwa tidak semua relawan harus dilibatkan langsung di area api aktif.
“Peristiwa di Bromo menjadi momentum penting untuk mengevaluasi penerapan SOP keselamatan, sistem komando, dan kesiapan relawan dalam operasi karhutla,” pungkasnya.
“Kami akan mengevaluasi dan memperkuat pengaturan akses ke zona berbahaya berdasarkan tingkat risiko, kompetensi personel, dan kelengkapan perlindungan keselamatan. Prinsipnya, tidak semua relawan harus masuk ke zona api aktif,” sambungnya.
