KataKerja.co.id, BERITA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Selasa, 18 November 2025, secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pengesahan dilakukan melalui sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta.
Sidang tersebut dihadiri 342 anggota dewan dan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, bersama para wakil ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Perwakilan pemerintah dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta sejumlah kementerian/lembaga turut hadir.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, memaparkan bahwa penyusunan RKUHAP telah berlangsung lebih dari satu tahun, disertai pelibatan partisipasi publik yang luas.
Ia menegaskan bahwa pembaruan KUHAP diperlukan karena aturan sebelumnya dinilai terlalu memberi ruang kekuasaan bagi aparat penegak hukum, sementara KUHAP baru memperkuat posisi dan hak warga negara, termasuk kelompok rentan serta korban tindak pidana.
Habiburokhman juga menyampaikan bahwa pembaruan ini mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku 2 Januari 2026.
Pada sesi pengambilan keputusan, Puan Maharani meminta persetujuan para anggota dewan yang hadir dan disambut seruan “setuju” yang kemudian diikuti ketukan palu sebagai tanda pengesahan.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Atgas, yang hadir mewakili Presiden, menegaskan bahwa proses penyusunan RKUHAP berjalan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, akademisi, praktisi hukum, lembaga bantuan hukum, serta kelompok rentan.
Ia menyebutkan bahwa penyempurnaan aturan dilakukan melalui rapat kerja, konsultasi publik, dan uji publik agar selaras dengan perkembangan hukum dan teknologi.
Sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah telah menyepakati RKUHAP pada tingkat pertama dalam rapat 13 November 2025.
Regulasi acara pidana yang berusia lebih dari empat dekade tersebut akhirnya diperbarui melalui 14 substansi pokok perubahan yang disepakati, yaitu:
-
Penyesuaian hukum acara pidana dengan perkembangan hukum nasional dan internasional;
-
Penyesuaian nilai hukum acara pidana sesuai KUHP baru yang menekankan pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan restitutif;
-
Penegasan prinsip diferensiasi fungsional antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan pemimpin masyarakat;
-
Perbaikan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum serta penguatan koordinasi antarlembaga;
-
Penguatan hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi, termasuk perlindungan dari ancaman dan kekerasan;
-
Penguatan peran advokat sebagai bagian integral sistem peradilan pidana;
-
Pengaturan mekanisme keadilan restoratif;
-
Perlindungan khusus kelompok rentan seperti disabilitas, perempuan, anak, dan lansia;
-
Penguatan perlindungan penyandang disabilitas dalam seluruh tahap pemeriksaan;
-
Perbaikan pengaturan upaya paksa dengan memperkuat asas due process of law;
-
Pengenalan mekanisme hukum baru seperti pengakuan bersalah dan penundaan penuntutan korporasi;
-
Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi;
-
Pengaturan hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban atau pihak yang dirugikan;
-
Modernisasi hukum acara pidana untuk mewujudkan peradilan cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel.
Mahkamah Agung juga turut terlibat sepanjang penyusunan RKUHAP, termasuk melalui serangkaian rapat Panja, kunjungan spesifik ke beberapa daerah, serta penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Ketua MA, Prof. Dr. Sunarto, menegaskan bahwa DIM yang diajukan bertujuan agar RKUHAP tidak terlalu rigid dan memberikan ruang teknis kepada tiap lembaga penegak hukum sesuai kewenangannya.
Dengan disahkannya RKUHAP, sistem peradilan pidana Indonesia diharapkan lebih modern, berkeadilan, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.
