KataKerja.co.id, BERITA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta seluruh camat dan lurah mengubah pola kerja birokrasi dengan tidak lagi menjadikan kegiatan seremonial, jumlah program, maupun serapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Ia menegaskan, setiap program pemerintah harus menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Munafri menekankan perlunya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan, dari government menuju governance, hingga impactful governance, yakni tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.
“Kepemimpinan kami saat ini adalah bagaimana government ini impactful. Bukan hanya governance, tapi kita one step ahead, yaitu impactful governance. Pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Munafri.
Menurutnya, perubahan tersebut bukan sekadar pergeseran istilah atau teori pemerintahan, melainkan harus diterapkan dalam pola kerja sehari-hari, terutama oleh camat dan lurah yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Munafri mengatakan, pemerintah tidak cukup hanya berperan sebagai pelaksana program. Aparatur juga harus mampu menjadi penggerak yang menyatukan berbagai pihak untuk mencari solusi atas persoalan di wilayah masing-masing.
“Pemerintah itu hanya jadi pelaksana. Kita mau fokus ini bergeser, pemerintah sebagai orkestrator. Artinya, kita menjadi dirigen di dalam proses yang ada, memastikan keterlibatan masyarakat dan stakeholder yang lainnya bisa ada di dalamnya,” jelasnya.
Ia meminta camat dan lurah menilai keberhasilan program berdasarkan hasil dan manfaat yang dihasilkan, bukan hanya dari terlaksananya kegiatan atau besarnya anggaran yang digunakan. Program yang tidak memberikan perubahan berarti bagi masyarakat dinilai berisiko menjadi kegiatan rutin yang terus diulang setiap tahun tanpa menyelesaikan persoalan.
“Jangan sampai kegiatan itu hanya berlalu begitu saja. Kegiatan itu tidak hanya memberikan atau menghabiskan anggaran saja, setelah itu tahun depan diulangi lagi,” tuturnya.
“Yang kita harapkan bagaimana program-program ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di dalamnya,” sambung Appi.
Munafri menegaskan, setiap program harus memiliki tujuan yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan warga. Karena itu, camat dan lurah diminta memahami perubahan apa yang ingin dicapai melalui setiap kegiatan yang dijalankan di wilayahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Warga, menurutnya, tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi perlu diberi ruang untuk ikut merancang dan menciptakan solusi bersama pemerintah.
“Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat terlibat, dilibatkan untuk bersama-sama,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Munafri meminta para pemimpin wilayah lebih aktif turun ke lapangan, memahami kondisi masyarakat, dan memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab camat dan lurah tidak cukup dipenuhi melalui rutinitas administratif di kantor.
“Nah, ini yang harus kita ubah untuk memastikan peran-peran pemerintah, good governance menuju impactful governance, memberikan dampak langsung terhadap masyarakat,” imbuh ketua IKA FH Unhas itu.
Selain mengubah orientasi kerja, Munafri turut menyoroti pola birokrasi yang masih berjalan secara sektoral. Ia mencontohkan persoalan sampah di wilayah perbatasan antarkecamatan atau antarkelurahan yang seharusnya dapat ditangani melalui koordinasi lintas wilayah.
“Misalnya ada persoalan sampah yang ada di sana, padahal cuma menyeberang. Satgas dari satu wilayah tidak mau ambil karena menganggap itu wilayah kecamatan lain. Kolaborasi dibutuhkan bersama-sama,” katanya.
Ia meminta camat membangun komunikasi dengan pemimpin wilayah lainnya agar persoalan masyarakat dapat segera ditangani tanpa terhambat batas administratif.
“Pak Camat tinggal menelepon Pak Camat, ada sampah kita kerja sama-sama. Saya pikir ini sesuatu yang sangat simpel untuk kita laksanakan,” tuturnya.
Menurut Munafri, kolaborasi tersebut merupakan bagian dari penerapan impactful governance yang juga harus diikuti perubahan budaya kerja aparatur. Kehadiran, absensi, dan penyelesaian administrasi perlu dibarengi integritas, inovasi, serta akuntabilitas dalam menjalankan tanggung jawab.
“Datang, absen, terima gaji, selesai. Padahal yang dibutuhkan adalah dari diangkat menjadi lurah atau camat, lalu diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya, harusnya di sana dibangun integritas untuk memastikan sebagai contoh kepada seluruh bawahan yang ada di sana,” sindir Wali Kota.
Munafri juga mendorong camat dan lurah menghadirkan inovasi yang mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun, inovasi tersebut harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan, bukan sekadar melahirkan kegiatan atau produk sebagai keluaran program.
“Dikatakan, yang dibutuhkan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan inovasi-inovasi yang memberikan keringanan terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya.”
“Dan inovasi ini bukan cuma output, tapi outcome yang harus muncul di sana,” jelasnya.
Aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pemerintah. Munafri mengingatkan agar bantuan kepada masyarakat tidak berhenti pada proses penyaluran, tetapi disertai perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemanfaatannya.
Ia mencontohkan bantuan kandang ayam yang perlu dirancang dengan memperhatikan pengelolaan, pemilihan penerima, pemanfaatan bantuan, serta dampaknya terhadap perekonomian keluarga.
“Pada saat turun ke masyarakat untuk membagi-bagi, tidak boleh berbeda-beda. Ini harus kita pastikan,” terang Munafri.
Karena itu, ia meminta setiap camat dan lurah memiliki arah kerja yang jelas dalam mengelola wilayah. Program pemerintah harus mampu menjadi solusi atas persoalan warga, bukan sekadar memenuhi daftar kegiatan tahunan.
Munafri juga menilai tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik terus berkembang. Warga kini mengharapkan layanan yang lebih cepat, mudah, adil, transparan, berkualitas, dan memberikan manfaat yang bermakna.
“Pemerintah tidak boleh lagi berhenti hanya pada tahap input, output, atau sekadar outcome. Indikator keberhasilan sejati terletak pada public value dan impact yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya, lagi.
Ia menegaskan, perubahan orientasi kerja tersebut perlu dimulai dari tingkat kecamatan dan kelurahan karena keduanya merupakan bagian pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Munafri turut mengingatkan pentingnya pengaturan waktu dan pengawasan pekerjaan. Ia berharap kegiatan di wilayah dapat ditangani sejak pagi sehingga pada siang hingga sore hari aparatur dapat berfokus pada pengendalian, evaluasi, dan pemeriksaan hasil pekerjaan.
“Saya berharap seluruh kegiatan di wilayah sudah selesai dari tadi pagi, sehingga saat ini sudah sisa kontrol yang dijalankan,” harapnya.
Ia menambahkan, setiap program perlu terus dievaluasi untuk memastikan pelaksanaannya benar-benar menghasilkan manfaat. Camat dan lurah diminta tidak hanya melaporkan kegiatan yang telah selesai, tetapi juga menjelaskan hasil dan perubahan yang dicapai.
“Yang kita mau adalah kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga memang dibutuhkan penjelasan yang berulang-ulang kali harus disampaikan,” tuturnya.
Munafri menegaskan, transformasi menuju impactful governance menjadi bagian penting dari arah kepemimpinan Pemerintah Kota Makassar dalam lima tahun ke depan. Ia meminta seluruh camat dan lurah menerjemahkan paradigma tersebut ke dalam setiap kebijakan dan pekerjaan di wilayah masing-masing.
“Sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat dan pembangunan tidak berhenti sebagai kegiatan administratif semata,” tukas Appi.
