KataKerja.co.id, BERITA — Pemerintah Kota Makassar memperkuat penanganan krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah akibat kemarau panjang. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bersama perusahaan daerah, termasuk PDAM, untuk memastikan bantuan air bersih disalurkan secara rutin kepada masyarakat yang membutuhkan.
Munafri mengatakan, kondisi cuaca ekstrem dan minimnya pasokan air membuat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, distribusi air melalui mobil tangki terus dilakukan, terutama ke kawasan permukiman yang mengalami kekeringan.
“Langkah-langkah strategis yang kita siapkan dan jalankan bagimana siapkan air tanki ke lorong-lorong dan pasokan air bersih di pemukiman warga. Dan ini sudah kita jalankan sejak bulan lalu, dan terus menerus kita pasok air gratis untuk warga,” ujar Appi, Rabu (9/9/2026).
Pelaksanaan distribusi melibatkan sejumlah instansi yang dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar. Instansi yang terlibat antara lain Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Sekarang dijalankan oleh SKPD terkait dipimpin BPBD, didalamnya adaDamkarmat, DLH, PU, mendatangkan armada mobil tangki air ke permukiman warga,” sambung Appi.
Munafri meminta warga yang kesulitan memperoleh air bersih segera melapor melalui lurah atau camat setempat. Laporan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi lokasi terdampak dan menentukan kebutuhan distribusi secara tepat.
“Kami berharap warga masyarakat yang membutuhkan kebutuhan air bersih melapor ke lurah masing-masing untuk memastikan di mana titik-titik yang akan diantarkan air kebutuhan air ini di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkannya,” imbuh Appi.
Berdasarkan data BPBD Makassar, distribusi air bersih tanggap darurat telah berlangsung sejak bulan sebelumnya dan menjangkau seluruh kecamatan serta sejumlah kelurahan yang terdampak kekeringan.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 49 rit pengiriman air bersih dengan total penerima manfaat mencapai 3.802 kepala keluarga (KK) atau 12.939 jiwa. Jangkauan penyaluran juga diperluas dari sebelumnya lebih dari 50 titik menjadi 175 titik setiap hari.
Munafri memastikan pendistribusian akan terus dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di lapangan. Status tanggap darurat bencana kekeringan yang diterapkan BPBD menjadi salah satu dasar untuk mengintensifkan penanganan.
“Kolaborasi BPBD dengan instansi lain seperti PMI, PDAM, setiap hari lebih dari puluhan titik sudah menyalurkan air bersih ke tengah-tengah warga Kota Makassar setiap harinya,” ungkapnya.
PDAM Makassar turut mengerahkan armada mobil tangki untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah berkurangnya ketersediaan air baku.
“PDAM dengan berbagai macam, dengan begitu banyak armada sudah mulai turun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengantarkan air melalui truk-truk pengantar air yang mereka miliki,” jelas Appi.
Munafri menegaskan, bantuan air bersih harus diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar mengalami kekeringan. Ia meminta jajaran kecamatan dan kelurahan melakukan pendataan secara cermat agar penyaluran tidak salah sasaran.
“Yang kita butuhkan masyarakat yang benar-benar terdampak yang mendapatkan air yang disiapkan oleh pemerintah Kota,” tegasnya.
Menurut Munafri, krisis air bersih tidak hanya terjadi di satu kecamatan. Berkurangnya ketersediaan air dirasakan di berbagai wilayah Makassar, seiring penurunan debit pada sejumlah sumber air baku yang selama ini menopang kebutuhan masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Makassar tidak hanya mengandalkan pengiriman air menggunakan mobil tangki. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan infrastruktur penyediaan air minum agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dalam jangka panjang.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Munafri menyebut Dinas PU telah membangun SPAM di 18 titik dan meminta camat segera melaporkan wilayah yang membutuhkan fasilitas serupa.
“PU melalui 18 titik SPAM yang dibangun, dan Pak Camat kalau di Kecamatan Makassar membutuhkan pembangunan SPAM, langsung laporkan ke PU dan besok insyaallah akan disurvei untuk dibangun sistem SPAM yang bisa dilaksanakan di tempat ini,” tuturnya.
Pembangunan SPAM tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan air bersih di kawasan permukiman, sehingga penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada bantuan darurat.
Selain memperkuat infrastruktur, pemerintah juga mendorong mekanisme pelaporan yang terstruktur. Warga diminta menyampaikan kebutuhan air kepada lurah, yang kemudian meneruskan laporan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kondisi lapangan.
“Kalau ada warga yang mengalami kekeringan dan tidak mendapatkan air bersih, tolong informasikan ke pak lurah. Nanti pak lurah meneruskan ke atas supaya terstruktur dan sesuai mekanisme birokrasi,” katanya.
Dengan pendataan tersebut, Pemkot Makassar berharap bantuan dapat menjangkau warga yang paling membutuhkan dan mencegah penumpukan distribusi di satu lokasi, sementara wilayah lain belum mendapatkan pasokan.
Munafri juga mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa waktu ke depan. Ia menyebut informasi BMKG memperkirakan hujan mulai turun lebih signifikan menjelang akhir Oktober, meskipun gerimis telah terjadi di sejumlah wilayah.
“Kemarau ini panjang. Menurut BMKG kira-kira bulan 10 akhir baru ada hujan. Melalui salat istisqa kita sudah lakukan di beberapa tempat,” ujar Appi.
Untuk memudahkan masyarakat melaporkan kesulitan air bersih, Pemkot Makassar menyediakan sejumlah kanal pengaduan. Warga dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi Lontara+, layanan darurat 112, atau nomor layanan 08155112112.
Masyarakat juga dapat mengisi formulir permohonan distribusi air bersih melalui tautan berikut: https://bit.ly/FormDistribusiAirBersih2026.
Munafri berharap warga memanfaatkan saluran pengaduan tersebut agar setiap laporan dapat diverifikasi dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk mendapatkan penanganan.
“Penanganan krisis air bersih merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca ekstrem,” terang Appi.
