Oleh: Andi Ahmad Temmaukke
Sekretaris Ikatan Wija Puatta La Tenri Tappu
KataKerja.co.id, BERITA — Ada hal yang perlu kita sadari bersama dalam setiap proses pembangunan di daerah ini, yakni: tidak semua yang lama harus disingkirkan, dan tidak semua yang baru harus mengorbankan yang telah lebih dahulu hadir. Jalan dapat diperlebar, bangunan dapat diperbaharui, dan fasilitas publik dapat dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. Namun, dalam konteks kesadaran pembangunan sebagaimana pandangan di atas, ketika sebuah warisan sejarah kehilangan keaslian dan jejak aslinya, maka ia tak dapat dipulihkan oleh tangan siapa pun, sebesar apa pun anggarannya.
Karena itu, pembangunan hendaknya tidak hanya berbicara tentang apa yang akan kita bangun hari ini, tetapi juga tentang apa yang tetap harus kita jaga agar generasi mendatang tetap dan masih memiliki sumber informasi sejarah yang terus dapat dipelajari dan diwariskan.
Meluruskan Sejak Awal
Bola Soba bukanlah bekas istana Raja Bone. Dalam sejarah, ia dikenal sebagai Saoraja Petta Ponggawaé, rumah yang berkaitan dengan Baso Pagilingi Abdul Hamid, putra Raja Bone XXXI Puatta La Pawawoi Karaeng Sigéri, yang kemudian diangkat sebagai Petta Ponggawaé, panglima perang Kerajaan Bone.
Namun, esensinya justru terletak pada perjalanan sejarahnya. Ia merekam perubahan sosial-politik Bone pada penghujung masa kerajaan, hubungan bangsawan dan pemerintahan, perjuangan menghadapi kolonialisme, hingga perubahan fungsi setelah kemerdekaan. Ia adalah dokumen material sejarah, bukan benda mati.
Hari ini, Bola Soba merupakan cagar budaya yang dilindungi undang-undang, sesuai SK Kemendikbud Nomor 240 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatur perlindungannya dan melarang perusakannya (Pasal 66 ayat 1). Maka pertanyaannya sederhana: “Jika yang tersisa masih dapat diselamatkan, mengapa harus dihancurkan?”
Bukan Menolak Masjid
Tulisan ini bukan penolakan terhadap pembangunan masjid, dan bukan upaya mempertentangkan agama dengan sejarah. Pemajuan agama dan pelestarian sejarah dapat berjalan bersama. Islam mengajarkan amanah, maslahat, keadilan, ilmu, dan adab.
Rasulullah ﷺ pun mengingatkan bahwa di antara tanda akhir zaman ialah manusia berbangga-bangga dengan kemegahan masjid (HR. Abu Dawud no. 449, an-Nasa’i no. 689, dan Ibnu Majah no. 739). Yang perlu dipertanyakan bukan “perlukah masjid?”, melainkan: “Apakah pembangunan masjid harus menghilangkan warisan sejarah yang masih dapat diselamatkan?” Sebab tujuan yang baik tetap membutuhkan cara yang baik, tidak cukup niat yang baik.
Bone Tidak Perlu Diajari Beragama Dengan Menghapus Sejarahnya
Bone bukan negeri yang baru mengenal Islam. Menurut tradisi sejarahnya, Sultan Adam, Raja Bone XI, adalah Sultan Bone pertama yang memeluk Islam. Ketika niatnya ditolak dewan adat, ia tidak memaksakan kehendak. Ia memilih meninggalkan takhta, menjalani hidup sebagai dai dan sufi, hingga dimakamkan di Bantaeng. Ia mengalah, bukan karena lemah, melainkan karena menang atas dirinya sendiri.
Masjid Tua Mujahidin di Lalebbata, menurut riwayat, didirikan pada masa Sultan Muhammad Sholeh La Madderemmeng, Arumpone XIII, pada 12 Rabiul Awal 1060 H (9 Juli 1639 M). Ia menjadi ruang dzikir, pendidikan, dan pembinaan umat.
Bone juga pernah dipimpin raja yang sekaligus ulama dan sufi: Sultan Ahmad Ash-Sholih Syamsuddin, Arumpone XXIII, penulis kitab yang memuliakan ulama dan ahlul bait. Pada masanya, adat dan syariat berjalan seperti dua sayap yang menaungi negeri. Tradisi keulamaan itu terus mengalir kepada para Qadhi Bone, Syaikh Abdullah Bafadal, Syaikh Abdul Majid, dan banyak ulama Bone lainnya.
Bone tidak kekurangan masjid, ulama, maupun teladan keteguhan iman. Yang perlu kita jaga bersama adalah adab. Jangan sampai kita mengajarkan agama kepada negeri yang leluhurnya telah lama menghidupkannya, dengan cara menghapus sejarahnya sendiri.
Kemegahan vs Kemakmuran Masjid
Di sekitar Bola Soba telah berdiri tiga masjid yang berdekatan. Kebutuhan riil jamaah perlu dikaji sebelum membangun fasilitas baru berskala besar. Masjid boleh besar dan indah, tetapi kemakmurannya tidak diukur dari luas lantai atau besarnya kubah. Masjid yang makmur adalah masjid yang hidup oleh pendidikan, pembinaan, dan pelayanan umat. Jika tersedia anggaran besar, mengapa tidak sekaligus memperkuat masjid-masjid yang ada, termasuk masjid tua bernilai sejarah seperti Mujahidin Lalebbata?
Ada pilihan ketiga
Perdebatan sering dibuat seolah hanya ada dua pilihan: membangun atau tidak. Padahal ada pilihan ketiga: membangun tanpa menghancurkan. Jika pengunjung membutuhkan tempat ibadah, musala atau masjid sederhana dapat dirancang proporsional tanpa menghilangkan tinggalan utama Bola Soba. Kawasan ini dapat menjadi ruang sejarah dan religi yang saling menguatkan: tempat beribadah, belajar sejarah Bone, mengkaji manuskrip dan lontara’, serta wisata sejarah yang menggerakkan ekonomi warga.
Agama tidak kehilangan ruangnya. Sejarah tidak kehilangan tempatnya. Adab tetap terjaga. Inilah pembangunan berperadaban.
Falsafah Leluhur yang Tidak Boleh Diinjak
Leluhur Bugis mewariskan pedoman etika yang menjadi napas adat: Sipakatau, Sipakalebbi, Siamaséi, Sipakainge’, yaitu saling memanusiakan, saling memuliakan, saling mengasihi, dan saling mengingatkan.
Ketika suara keturunan pendiri negeri, sejarawan, dan masyarakat tidak diberi ruang untuk didengar, sipakatau perlahan kehilangan ruhnya. Ketika peninggalan leluhur hendak dibongkar tanpa kajian yang patut, sipakalebbi mulai terabaikan. Ketika kepentingan hari ini mengalahkan hak generasi yang akan datang, siamaséi tercederai. Dan ketika nasihat dianggap gangguan oleh mereka yang diberi amanah kekuasaan, sipakainge’ seakan tak lagi menemukan tempatnya.
Sebab jabatan hanyalah amanah, pangkat hanyalah kedudukan, dan materi hanyalah titipan. Semuanya akan berlalu; yang tinggal adalah jejak keputusan kita. Jangan sampai tangan yang dititipi kuasa untuk menjaga justru menjadi tangan yang menghilangkan.
Tulisan ini bukan untuk menghakimi siapa pun. Ini adalah sipakainge’: teguran yang lahir dari kasih, agar yang berkuasa senantiasa ingat bahwa setinggi apa pun kedudukan seseorang, ia tetap berkewajiban mendengar, menghormati, dan menjaga amanah leluhur.
Pemerintah Adalah Pelayan Masyarakat, Bukan Majikan Rakyat
Pemerintah memiliki kewenangan, tetapi kewenangan administratif tidak selalu identik dengan kepatutan historis. Kami mengusulkan langkah yang konkret: tunda pembongkaran hingga kajian rampung. Libatkan Tim Ahli Cagar Budaya dan pakar independen; dokumentasikan seluruh bagian yang tersisa. Lalu gelar musyawarah terbuka sebelum keputusan diambil.
Dalam tradisi kita, seseorang yang hendak membangun di pekarangan orang tua tidak datang membawa rencana. Ia datang membawa tabe’. Ia duduk, mendengar, lalu bertanya: bolehkah?
Di negeri ini, para keturunan Arumpone masih ada. Lembaga dan perkumpulan wija masih berdiri. Mereka tidak mengetuk dengan suara keras. Mereka menunggu, sebagaimana orang tua menunggu anak yang pulang dan menyapa lebih dahulu. Bukan karena mengharap belas kasihan, melainkan karena adab mengajarkan bahwa yang dituakan disapa sebelum keputusan diambil. Ikatan Wija Puatta La Tenri Tappu hanyalah salah satu pintu dari sekian banyak pintu yang menanti.
Sebab ini menyangkut jejak leluhur pendiri Kerajaan Bone, ingatan kolektif masyarakat Bone. Para keturunan patut didengar, bukan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah, melainkan agar keputusan yang menyentuh warisan leluhur lahir dari penghormatan, kebijaksanaan, dan musyawarah.
Jangan Bongkar Sebelum Dikaji
Jangan bongkar sebelum dikaji. Jangan ratakan sebelum didokumentasikan. Jangan hilangkan sebelum ditemukan alternatif penyelamatan.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan siapa yang paling keras mendukung pembangunan dan siapa yang paling keras menolak. Pertanyaannya: “Bisakah kita membangun tanpa kehilangan sesuatu yang tidak mungkin kita bangun kembali?” Kami yakin bisa, sebab kemajuan tidak harus berarti penghapusan.
Di Bone, Islam dan sejarah tumbuh beriringan, bukan saling dipertentangkan, apalagi saling meniadakan. Ade’ dan sara’ selalu berjalan seiring. Dan pembangunan tidak harus berakhir dengan penghancuran. Yang kita perlukan kini adalah ilmu, etika, kejujuran hati, dialog, proporsionalitas, dan keberanian untuk memilih jalan yang lebih bijaksana.
Generasi mendatang mungkin bertanya: “Ketika warisan sejarah masih dapat diselamatkan, apa yang kalian lakukan?”
Semoga jawaban kita:
“Kami membangun, tetapi tidak menghancurkan. Kami memajukan agama, tetapi tidak menghapus sejarah. Kami menerima modernitas, tetapi tidak kehilangan jati diri. Kami menjaga yang tersisa, agar generasi berikutnya masih memiliki sesuatu untuk diwarisi.”
