KataKerja.co.id, BERITA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan perkara dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam proses tersebut, penyidik memeriksa 26 saksi pada Kamis hingga Jumat (24-25/9/2026).
Pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat itu salah satunya diarahkan untuk mengungkap mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Kabupaten Bekasi serta menelusuri peran Ipda Yayat Sudrajat (YYS).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, keterangan para saksi dibutuhkan untuk mendalami sejumlah proyek pengadaan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Penyidik meminta keterangan kepada dua puluh enam orang saksi yang hadir, di antaranya soal proyek-proyek pengadaan di Kabupaten Bekasi,” kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2026).
Dalami Dugaan Pengondisian Proyek
Selain mengurai proses pengadaan, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya pengondisian proyek untuk memenangkan pihak swasta tertentu. KPK turut mendalami dugaan pemberian fee kepada pihak-pihak tertentu serta kaitannya dengan YYS.
“Bagaimana proses dan mekanismenya, apakah ada pengkondisian untuk memenangkan swasta tertentu, demikian juga apakah ada fee yang kemudian diberikan untuk pihak-pihak tertentu. Termasuk bagaimana peran dan kaitannya dengan saudara YYS,” sambungnya.
Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 28 saksi. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat dua saksi yang tidak hadir.
Keduanya yakni Nyumarno yang diketahui berstatus tahanan majelis untuk perkara lain dan Hafidzullah yang tidak memberikan surat konfirmasi terkait ketidakhadirannya.
“Penyidik akan jadwalkan ulang pemeriksaannya,” ujar Budi.
Pemeriksaan Dipusatkan di Balai Bahasa
Budi menjelaskan pemilihan Gedung Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi pemeriksaan berkaitan dengan jumlah saksi yang cukup banyak. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung efektivitas proses pemeriksaan.
Selain mempertimbangkan jumlah saksi, lokasi tersebut juga dinilai memudahkan pemenuhan kebutuhan dokumen apabila penyidik memerlukannya selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Termasuk apabila ada kebutuhan dokumen tambahan dalam proses pemeriksaannya, dapat segera dipenuhi saksi,” pungkasnya.
