KataKerja.co.id, BERITA — Pemerintah Kota Makassar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas tata kelola anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Rabu (9/9/2026).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut langsung rombongan KPK yang dipimpin Direktur Monitoring, Aida Ratna Zulaiha. Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi mengenai pelaksanaan program MBG sekaligus mengidentifikasi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraannya di Kota Makassar.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menjelaskan bahwa karakteristik wilayah Makassar menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan program tersebut. Selain kawasan perkotaan, Makassar juga memiliki wilayah kepulauan dengan akses yang dipengaruhi kondisi musim.
“Kita melihat urgensi yang ada di Kota Makassar ini memang perlu dilakukan tata kelola yang baik. Kota Makassar ini punya pulau yang terpencil yang sangat tergantung dengan musim sehingga ini harus menjadi perhatian,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa penerima manfaat MBG di Makassar tidak terbatas pada anak sekolah. Program tersebut turut menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sehingga pemenuhan kebutuhan gizi bagi seluruh kelompok sasaran perlu dipastikan berjalan sesuai tujuan.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Makassar mengambil peran untuk memastikan berbagai persyaratan pendukung dipenuhi oleh penyelenggara. Aspek perizinan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), misalnya, menjadi perhatian pemerintah daerah guna mendukung kelayakan layanan makanan bergizi.
“Dari sana, kami beserta seluruh tim yang ada di lingkup Pemerintah Kota Makassar ini memang berada di dalam posisi untuk memastikan seluruh perizinan, sertifikat laik sanitasi, dan sebagainya itu harus menjadi perhatian kepada MBG-MBG yang ada,” ujarnya.
Selain memastikan standar sanitasi, Munafri menekankan pentingnya akurasi pendataan penerima manfaat. Menurutnya, penyaluran program harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk memastikan sekolah swasta yang membutuhkan tetap terakomodasi.
Pelaksanaan MBG juga dinilai memiliki keterkaitan dengan pergerakan ekonomi lokal, terutama karena kebutuhan bahan pangan untuk dapur program berpotensi menyerap pasokan dalam jumlah besar. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar peningkatan permintaan tidak memicu kenaikan harga komoditas di pasar.
Untuk mendukung kebutuhan bahan pangan sekaligus melibatkan masyarakat, Pemkot Makassar mendorong warga di sekitar lokasi dapur MBG agar berpartisipasi sebagai pemasok melalui program urban farming.
“Kami juga menjaga sehingga lonjakan inflasi itu bisa kita tahan, karena hampir semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar ini kemungkinan besar akan terserap melalui dapur-dapur MBG,” tuturnya.
Munafri berharap koordinasi dengan KPK dapat menghasilkan masukan dan rekomendasi yang membantu pemerintah daerah memperkuat pelaksanaan program, sehingga manfaatnya dapat menjangkau masyarakat sesuai sasaran.
“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu untuk bisa berdiskusi dengan seluruh stakeholder di lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan langkah-langkah apa lagi yang harus kita jalankan secara bersama-sama,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan membahas pelaksanaan MBG di tingkat daerah, termasuk dukungan yang diperlukan pemerintah daerah untuk menjalankan target pemerintah pusat.
KPK juga berupaya menghimpun berbagai persoalan dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan program. Berbagai masukan dari pemerintah daerah akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah pusat.
“Kami ingin mendapatkan masukan, rekomendasi, dan sekaligus kalau ada permasalahan bisa disampaikan kepada kami supaya dalam memformulasikan rekomendasi itu bisa betul dan bisa berdampak, bisa menyelesaikan masalah,” katanya.
Melalui koordinasi tersebut, berbagai tantangan dalam penyelenggaraan MBG diharapkan dapat teridentifikasi, mulai dari tata kelola anggaran dan ketepatan sasaran hingga pemenuhan standar sanitasi serta pengendalian dampak ekonomi di daerah.
