KataKerja.co.id, BERITA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai objektif dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Ia membantah anggapan bahwa masyarakat akan dirugikan oleh aturan baru tersebut, mengingat DPR RI telah menjadwalkan pengesahan RKUHAP dalam rapat paripurna hari ini.
Habiburokhman juga mengklarifikasi maraknya informasi yang menuding KUHAP baru memberi ruang bagi tindakan aparat tanpa izin hakim.
“Nah kemudian ada ini beredar nih ya, semacam poster di media sosial yang isinya tidak benar, ya. Disebutkan ya, kalau RKUHAP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Ini tidak benar sama sekali,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 18 November 2025.
Ia menyampaikan bahwa justru saat ini banyak pihak menjadi korban KUHAP peninggalan Orde Baru.
Salah satunya ialah mantan Menpora Roy Suryo, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Menurutnya, kasus tersebut semestinya dapat ditangani melalui mekanisme restorative justice apabila menggunakan standar KUHAP yang baru.
Habiburokhman menilai bahwa ketentuan dalam KUHAP Orde Baru tidak memfasilitasi penyelesaian secara restoratif, sehingga beberapa perkara yang mestinya bisa diselesaikan dengan pendekatan berbeda tetap berujung pada proses pidana.
Hal itu turut menjadi alasan pentingnya pembaruan aturan agar lebih adaptif dan berkeadilan.
Sementara itu, Panitia Kerja (Panja) RKUHAP di Komisi III DPR telah menyetujui pengajuan RUU tersebut ke rapat paripurna setelah pengambilan keputusan tingkat I pada Kamis, 13 November 2025.
Seluruh fraksi di parlemen menyampaikan pandangan dan sepakat agar RUU KUHAP segera disahkan menjadi undang-undang.
