KataKerja.co.id, BERITA — Rangkaian Jelajah Sampah Kota Makassar resmi berakhir di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Minggu (23/8/2026). Menjadi titik terakhir setelah menjangkau 15 kecamatan, kegiatan ini memperkuat pesan bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah dan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat.
Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, hadir memberikan arahan kepada masyarakat, kader, dan jajaran pemerintah setempat. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak cukup hanya dengan memungut dan memilah, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pengolahan agar memberikan manfaat.
Melinda menjelaskan, sejak 1 Agustus 2026, Makassar menerapkan kebijakan bahwa hanya sampah residu yang boleh masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Karena itu, setiap kecamatan diwajibkan memilah dan mengelola sampah secara mandiri menjadi tiga kategori, yakni organik, anorganik, dan residu.
“Di Sangkarrang ini kondisinya berbeda karena sampah tidak dikirim ke TPA. Karena itu, kita harus mencari solusi bagaimana sampah organik, anorganik, dan residu semuanya bisa dikelola dari sini,” ujar Melinda.
Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi peluang bagi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang untuk membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sampah tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat diolah dan memberikan manfaat ekonomi.
Salah satu langkah yang didorong adalah penguatan urban farming atau pertanian perkotaan serta Bank Sampah Unit (BSU). Melinda menilai, kedua program tersebut dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan sampah. Sampah organik rumah tangga, misalnya, dapat diolah menjadi kompos untuk kemudian dimanfaatkan sebagai media tanam dalam kegiatan urban farming.
“Jadi sampah organiknya jangan hanya dibuang. Bisa kita olah menjadi kompos, kemudian digunakan untuk urban farming. Hasil panennya bisa dimanfaatkan masyarakat atau dijual. Kalau dijual, hasilnya bisa diputar kembali untuk membeli bibit dan kebutuhan lainnya,” jelasnya.
Konsep tersebut diharapkan menciptakan siklus pengelolaan yang berkelanjutan. Sampah rumah tangga diolah menjadi kompos, kompos mendukung kegiatan pertanian, dan hasil panen memberikan manfaat bagi warga. Sementara itu, nilai ekonomi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan kegiatan masyarakat.
Untuk memastikan program berjalan optimal, Melinda menekankan pentingnya peran aktif PKK, kader, dan aparatur pemerintahan dalam mendampingi masyarakat sekaligus memastikan praktik pemilahan dan pengolahan sampah benar-benar diterapkan.
Ia juga meminta aparatur mulai dari RT, RW, lurah hingga kader untuk menjadi teladan sebelum mengajak masyarakat melakukan hal serupa. Menurutnya, edukasi akan lebih efektif apabila warga melihat langsung praktik yang diterapkan para pemangku kepentingan di lingkungan masing-masing.
“Jangan sampai kita mengajak masyarakat memilah sampah, tetapi di rumah kita sendiri belum melakukan. RT, RW, lurah dan kader harus menjadi contoh pertama,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar sekaligus narasumber talkshow, Andi Nurdianza, turut memaparkan perkembangan pengelolaan sampah di Kota Makassar.
Ia menyampaikan bahwa kebijakan penutupan TPA dan pemilahan sampah yang didorong pemerintah pusat kini telah diterapkan di Makassar. Kebijakan tersebut turut mendorong upaya penurunan volume sampah yang berakhir di TPA.
Salah satu langkah yang dinilai berkontribusi adalah reaktivasi tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R). Dari sejumlah fasilitas yang sebelumnya sempat tidak berfungsi sejak periode 2008–2010 hingga memasuki 2020-an, sekitar 10 TPS 3R kini telah kembali diaktifkan dan mulai beroperasi.
“TPS 3R yang sebelumnya sempat mangkrak sekarang sudah diaktifkan kembali. Ini menjadi salah satu bagian dari upaya kita mengurangi sampah yang masuk ke TPA,” ungkap Andi.
Ia juga menyoroti pembangunan kandang sapi atas arahan Melinda Aksa untuk mencegah sapi berkeliaran di TPA sekaligus mendukung pemanfaatan sekitar 45 ton sampah organik sebagai pakan. Upaya tersebut turut didukung dengan optimalisasi kembali fasilitas TPS 3R.
Andi menyebutkan, capaian pengurangan sampah Kota Makassar saat ini berada di kisaran 7–8 persen, melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan sebesar 4 persen.
Sementara itu, Andi Subhan dari Pusdal Lingkungan Hidup Sulawesi-Maluku menyampaikan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan untuk memperkuat tanggung jawab produsen terhadap sampah yang dihasilkan dari produk mereka.
Saat ini, rancangan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tengah disusun untuk mendorong produsen bertanggung jawab atas sampah dari produk yang mereka hasilkan. Dengan demikian, pengelolaan sampah diharapkan tidak lagi hanya menjadi beban pemerintah dan masyarakat.
Berakhirnya Jelajah Sampah di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang bukan menjadi akhir gerakan pengelolaan sampah, melainkan penanda dimulainya penguatan aksi di tingkat masyarakat.
Bagi Sangkarrang, tantangan pengelolaan sampah memang berbeda. Namun, kondisi wilayah yang tidak mengirimkan sampah ke TPA justru membuka peluang untuk membangun sistem pengelolaan sampah mandiri yang terintegrasi, mulai dari rumah tangga hingga tingkat kelurahan.
