KataKerja.co.id, BERITA — Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo resmi menempuh jalur hukum dengan melaporkan pengusaha Jusuf Hamka ke kepolisian. Laporan tersebut dibuat setelah Hary menilai sejumlah pernyataan Jusuf Hamka yang disampaikan di ruang publik dan media sosial telah melampaui batas.
“Saya telah membuat laporan polisi untuk terlapor Jusuf Hamka,” ujar Hary Tanoesoedibjo, Rabu (30/9/2026).
Hary mengungkapkan, dirinya telah mengenal Jusuf Hamka selama kurang lebih tiga dekade. Ia menyebut persoalan tersebut pada awalnya tidak direncanakan untuk dibawa ke ranah pidana.
Namun, sikap tersebut berubah setelah muncul sejumlah pernyataan yang menurut Hary menyerang dirinya secara pribadi maupun menyangkut perusahaan-perusahaan yang berada dalam MNC Group.
“Awalnya saya tidak berencana membuat laporan polisi. Namun, saya menilai pernyataan-pernyataan yang disampaikan Jusuf Hamka di ruang publik, termasuk melalui media sosial, sudah melampaui batas. Pernyataan itu mengandung fitnah, menyerang karakter, dan mencemarkan nama baik saya,” kata Hary.
Salah satu pernyataan yang dipersoalkan Hary adalah tudingan bahwa dirinya melakukan penipuan. Ia menilai penggunaan istilah tersebut bukan perkara ringan karena dapat dikaitkan dengan dugaan tindak pidana.
Menurut Hary, apabila memang terdapat dugaan pelanggaran hukum, tudingan semestinya disampaikan melalui mekanisme hukum dan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya disebut menipu. Istilah menipu mengandung tuduhan serius dan dapat dikaitkan dengan tindak pidana. Jika memang ada dugaan tindak pidana, seharusnya dugaan itu disampaikan melalui proses hukum dan didukung bukti,” ujarnya.
Hary juga menjelaskan persoalan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) yang bermula pada 1999. Ia menegaskan perkara tersebut merupakan perkara perdata yang hingga kini masih menjalani proses di pengadilan.
Pada periode tersebut, Hary menyebut Jusuf Hamka merupakan pemegang saham dalam jumlah kecil di PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). Karena itu, ia menilai narasi yang memberikan kesan bahwa Jusuf Hamka merupakan pemilik CMNP pada 1999 tidak menggambarkan keseluruhan situasi pada saat itu.
Selain persoalan tersebut, Hary turut membantah pernyataan Jusuf Hamka mengenai denda sebesar Rp500 miliar yang disebut belum diselesaikan terkait kasus lingkungan hidup.
“Dia juga menyebut denda Rp500 miliar yang belum selesai dibayar terkait kasus lingkungan hidup, padahal setelah dilakukan verifikasi, tidak ditemukan kasus seperti yang disebutkan tersebut,” kata Hary.
Hary kemudian menyinggung pernyataan lain yang menyebut Bank MNC sebagai “Bank MCK”. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak dapat dipandang sebagai hal sepele karena menyangkut institusi perbankan yang berhubungan langsung dengan dana masyarakat dan kepercayaan publik.
“Pernyataan bahwa Bank MNC adalah ‘Bank MCK’ juga sangat berbahaya. Bank berhubungan dengan dana masyarakat, sehingga reputasi dan kepercayaan terhadap bank harus dijaga,” ujarnya.
Ia menilai pernyataan yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama jika berkaitan dengan sektor perbankan.
Hary juga membantah klaim mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti yang disebut mencapai Rp4 triliun dan belum disetorkan.
“Apa yang dituduhkan adalah menyesatkan tanpa dasar sama sekali. Sebagai gambaran, jika Rp4 triliun dimaksudkan sebagai PPN atas penjualan properti, angka tersebut mengandaikan nilai penjualan lebih dari Rp36 triliun. Betul-betul fitnah yang keji,” tegas Hary.
Menurut Hary, masih terdapat sejumlah pernyataan lain yang dinilainya menyesatkan dan perlu dipertanggungjawabkan.
Hary menyebut persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan reputasi pribadinya. Ia juga menyoroti kemungkinan dampak pernyataan-pernyataan tersebut terhadap perusahaan terbuka yang berada dalam MNC Group serta para pemegang saham publik.
Ia mengatakan, sejumlah saham perusahaan dalam grup sempat mengalami penurunan harga setelah berbagai pernyataan tersebut beredar.
“MNC Group memiliki ratusan ribu pemegang saham, sehingga dampaknya berpotensi dirasakan banyak orang,” kata Hary.
Hary turut mengkritik cara Jusuf Hamka menyampaikan berbagai tudingan yang dipersoalkan tersebut.
“Jusuf Hamka tidak tahu persoalan, tapi sok tahu dan asal ngomong,” ujar Hary.
Meski demikian, Hary menegaskan bahwa dirinya memilih menyerahkan persoalan tersebut untuk diproses melalui jalur hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Hary juga mengungkapkan bahwa dirinya belum lama ini bertemu dan berdiskusi cukup lama dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Yang pasti saya belum lama ini bertemu dan berdiskusi dengan Bapak Prabowo cukup lama. Beliau adalah pemimpin yang baik, bijak dan pintar,” kata Hary.
Hary berharap laporan yang telah dibuat dapat diproses sesuai mekanisme hukum dan berjalan secara baik. Baginya, proses tersebut bukan hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga menjadi pengingat agar setiap orang bertanggung jawab atas tuduhan yang disampaikan di ruang publik.
“Saya berharap proses hukum berjalan dengan baik dan hukum ditegakkan. Tujuannya agar setiap orang lebih bertanggung jawab ketika menyampaikan tuduhan di ruang publik, terutama melalui media sosial yang jangkauannya luas,” ujarnya.
Ia menambahkan, ruang publik semestinya digunakan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta mendorong hal-hal yang bersifat konstruktif.
“Kita membutuhkan orang-orang yang ikut membangun bangsa secara positif, bukan menyebarkan ujaran kebencian dan pernyataan yang dapat menyesatkan dan merugikan banyak pihak,” pungkas Hary.
