KataKerja.co.id, BERITA — Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Makassar mulai berkurang. Meski demikian, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, Pertamina, dan pihak terkait untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) kembali berjalan normal.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan yang berlangsung di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026). Rapat dipimpin bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.
Pertemuan itu turut dihadiri unsur Forkopimda Sulsel, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulsel Deni Sukendar, perwakilan SKK Migas, serta pemilik SPBU di Kota Makassar.
Agenda tersebut difokuskan pada evaluasi penyaluran BBM dalam beberapa hari terakhir sekaligus merumuskan langkah penanganan agar antrean panjang tidak kembali menghambat mobilitas dan kegiatan masyarakat.
Munafri menyebut sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah mulai memperlihatkan perkembangan positif. Salah satu indikatornya adalah berkurangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Makassar.
“Apa yang menjadi upaya kita beberapa hari ini sudah mulai memperlihatkan hasil yang baik,” ujarnya.
Menurut Munafri, pemerintah telah mengoptimalkan pelayanan di hampir seluruh SPBU untuk mempercepat pengisian BBM. Berbagai langkah juga ditempuh guna mengurangi kepadatan, termasuk penerapan pembelajaran daring, kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), pengaturan jadwal pengisian BBM, serta pengajuan penambahan kuota kepada pemerintah pusat.
“Makassar sudah memaksimalkan hampir semua SPBU, menambah jam operasional dan juga menambah tenaga. Terima kasih juga kepada pemilik SPBU,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Munafri turut menyoroti perbedaan harga ant jenis BBM yang dinilai perlu menjadi bahan evaluasi Pertamina. Menurutnya, disparitas harga yang cukup besar dapat memengaruhi pilihan masyarakat dalam membeli bahan bakar.
Perbedaan harga tersebut berpotensi mendorong konsumen beralih ke jenis BBM yang lebih murah. Karena itu, ia meminta agar pola konsumsi masyarakat di lapangan turut dipertimbangkan dalam mengevaluasi kebijakan pasokan dan distribusi.
Selain persoalan harga dan pasokan, Munafri menekankan pentingnya mengevaluasi aturan khusus yang diterapkan selama masa antrean. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu disesuaikan secara berkala dengan perkembangan kondisi agar tidak terus membatasi aktivitas masyarakat ketika situasi mulai membaik.
Ia mencontohkan penerapan pembelajaran daring yang berlangsung ketika siswa memasuki musim ujian. Di sisi lain, pengemudi ojek online (ojol) yang memiliki mobilitas tinggi juga menghadapi tantangan apabila pengisian BBM harus mengikuti ketentuan ganjil-genap.
Munafri berharap langkah penanganan dapat dilakukan secara terukur, disertai penetapan batas waktu yang jelas untuk penerapan kebijakan sementara. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terkendala antrean panjang maupun pembatasan yang berlangsung terlalu lama.
“Ini kita butuh masuk ke dalam kondisi yang normal untuk memastikan bahwa proses ini sudah bisa berjalan normal lagi, dan kita harus menentukan tenggat waktu supaya ini tidak berlangsung terlalu lama,” tegasnya.
Melalui evaluasi bersama pemerintah provinsi dan Pertamina, Pemkot Makassar berharap distribusi BBM semakin lancar, pelayanan di SPBU kembali optimal, dan mobilitas masyarakat dapat berangsur pulih.
