KataKerja.co.id, BERITA — Pemerintah Kota Makassar memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi peserta didik jenjang PAUD, SD, hingga SMP mulai Sabtu (12/9/2026). Kebijakan sementara ini diambil sebagai langkah untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, mengatakan kebijakan tersebut merupakan respons pemerintah daerah terhadap kondisi antrean BBM yang berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk perjalanan siswa dan orang tua menuju sekolah.
“Saya sudah instruksikan ibu Kadis Pendidikan keluarkan edaran agar siswa PAUD sampai SMP sekolah daring, mulai besok,” ujarnAppi, Jumat (11/9/2026).
Ia menjelaskan, keputusan tersebut juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat, terutama orang tua murid yang merasakan dampak dari kepadatan kendaraan di sejumlah titik pengisian bahan bakar.
“Langkah ini, bagian dari respons Pemkot Makassar terhadap berbagai aspirasi dan masukan masyarakat, khususnya para orang tua murid yang turut merasakan dampak dari kondisi antrean BBM,” tambah Appi, Jumat (11/9/2026).
Menurut Munafri, antrean panjang di SPBU dalam beberapa hari terakhir turut memengaruhi kelancaran lalu lintas dan mobilitas warga di sejumlah ruas jalan. Dengan menerapkan pembelajaran dari rumah, perjalanan siswa ke sekolah diharapkan dapat dikurangi, terutama pada jam-jam sibuk.
“Melalui kebijakan ini, aktivitas belajar mengajar tetap berjalan tanpa mengharuskan siswa melakukan perjalanan dari rumah menuju sekolah, sehingga mobilitas kendaraan pada jam-jam sekolah dapat kita tekan,” jelasnya.
Pemkot Makassar berharap kebijakan tersebut dapat membantu menekan penggunaan BBM harian sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan di sekitar SPBU. Munafri menegaskan, penyesuaian itu dilakukan agar kegiatan masyarakat tetap berjalan tanpa menambah beban mobilitas yang dinilai dapat dikurangi untuk sementara.
“Ini kita lakukan sebagai langkah taktis untuk merespons kondisi antrean BBM yang terjadi. Kita ingin aktivitas masyarakat tetap berjalan, tetapi di sisi lain mobilitas yang tidak terlalu mendesak bisa kita tekan sementara,” terang Appi.
Ia menambahkan, penerapan sekolah daring tidak berarti menghentikan kegiatan pendidikan. Proses belajar mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan sistem pembelajaran jarak jauh sehingga siswa masih dapat mengikuti kegiatan belajar dari rumah.
“Edaran akan berlaku mulai berlaku pada 12 September 2026 hingga beberapa hari ke depan, dengan evaluasi menyesuaikan perkembangan kondisi antrean dan pasokan BBM,” tuturnya.
Munafri menyebut kebijakan tersebut bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan antrean serta ketersediaan pasokan BBM. Pemerintah berharap pengurangan perjalanan pelajar dapat membantu menekan konsumsi bahan bakar dan mengurai kepadatan kendaraan di sejumlah SPBU.
“Ini, upaya Pemkot Makassar untuk merespons langsung kondisi yang dirasakan masyarakat,” tutup Appi.
Sebelum menetapkan kebijakan tersebut, Munafri telah menemui pihak Pertamina untuk membahas persoalan antrean BBM. Setelah mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026), ia melanjutkan peninjauan langsung ke sejumlah SPBU, termasuk SPBU di Jalan Ratulangi, Kecamatan Mamajang.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Makassar tengah menyiapkan surat edaran sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran daring. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan penyusunan aturan tersebut dilakukan menindaklanjuti arahan wali kota.
“Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami sedang menyusun edaran untuk penerapan pembelajaran daring sebagai respons terhadap kondisi antrean BBM,” kata Achi.
Achi menjelaskan, kebijakan ini dirancang untuk menjaga agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung, sekaligus mengurangi sementara mobilitas siswa dan orang tua yang mengantar atau menjemput anak di sekolah.
Ia menambahkan, ketentuan teknis mengenai pelaksanaan pembelajaran daring akan diatur lebih lanjut melalui surat edaran yang segera diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar.
“Yang terpenting proses pendidikan tetap berjalan. Penyesuaian ini dilakukan untuk merespons kondisi yang sedang kita dihadapi saat ini,” tukas Achi.
