KataKerja.co.id, BERITA — Polda Jambi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dua anggota polisi berinisial Briptu MD dan Bripda Y. Keduanya diduga terlibat dalam kasus penipuan terhadap masyarakat terkait rekrutmen Bintara Polri 2026.
Sanksi pemecatan tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Dalam sidang itu, keduanya dinyatakan melakukan perbuatan tercela.
“Berdasarkan hasil sidang Kode Etik Profesi Polri, kedua pelanggar dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH,” kata Kabid Humas Polda Jambi Kombes Erlan Munaji, Sabtu (17/10/2026).
Erlan mengatakan, kedua anggota polisi tersebut saat ini masih mengajukan banding atas putusan sidang etik. Selain memproses pelanggaran kode etik, Polda Jambi juga terus mengusut dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut.
Menurut Erlan, terdapat sembilan laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan penipuan yang melibatkan Briptu MD dan Bripda Y.
Dari sembilan laporan tersebut, satu perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21. Penyidik Polda Jambi juga telah melimpahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU) dalam tahap II. Sementara itu, perkara lainnya masih dalam proses penyidikan.
Erlan menambahkan, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jambi masih memeriksa sejumlah anggota polisi lain untuk mendalami dugaan keterlibatan mereka dalam perkara tersebut. Mereka masing-masing berinisial Ipda P, Brigadir R, dan Ipda F.
Sementara itu, dugaan keterlibatan mantan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jambi berinisial Kombes H masih didalami oleh Divisi Propam Polri di Mabes Polri.
“Penanganan perkara ini masih terus berjalan, baik dari sisi penyidikan pidana maupun pemeriksaan kode etik. Kami memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Sebelumnya, dugaan penipuan dalam proses rekrutmen Bintara Polri tersebut disebut mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga Rp28 miliar. Perkara ini diduga melibatkan sejumlah personel kepolisian dan masih terus dikembangkan oleh penyidik.
