KataKerja.co.id, BERITA — Greenpeace Indonesia mendesak para pemimpin negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mengadopsi strategi baru untuk mengatasi krisis kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan ini disampaikan menyusul kebakaran hutan dan lahan gambut yang telah berlangsung selama tiga bulan di Kalimantan, Sumatera, dan Papua.
Kebakaran tersebut menyebabkan jutaan warga di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara terdampak kabut asap beracun. Kondisi ini semakin diperburuk oleh fenomena El Nino yang meningkatkan risiko kekeringan.
Di tengah krisis tersebut, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura atau National Environment Agency (NEA) sejak pekan lalu telah menerbitkan peringatan kepada sepuluh perusahaan perkebunan di Indonesia yang diduga berkontribusi terhadap kabut asap lintas batas. Pemerintah Singapura juga menegaskan akan mengambil tindakan sesuai Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act.
Menteri Senior Singapura K. Shanmugam menyampaikan bahwa pemerintahnya untuk pertama kali akan menargetkan grup perusahaan dan penerima manfaat di balik perkebunan milik perorangan. Singapura juga tengah mendalami kemungkinan penindakan melalui jalur hukum, peraturan, dan ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri.
Sementara itu, sejumlah anggota parlemen Malaysia turut mendorong pembentukan mekanisme kompensasi serta penindakan hukum terhadap perusahaan lokal yang operasinya di Indonesia dinilai berkontribusi terhadap pencemaran udara di wilayah Malaysia.
“Peringatan dari pejabat Singapura dan Malaysia menambah gaung protes publik, tetapi kelanjutan dan efektivitas langkah tersebut sangat bergantung pada keseriusan mereka, termasuk juga pemerintah Indonesia, untuk mengakhiri krisis kabut asap yang menyesakkan warga. Di satu sisi, kami mendorong pemerintah Singapura dan Malaysia untuk juga menyadari peran mereka dalam krisis ini, juga kelemahan dari pendekatan diplomasi mereka yang penuh rikuh selama bertahun-tahun krisis kabut asap sebelumnya. Demi kesehatan semua warga, mereka harus berhenti berbasa-basi dan mengambil tindakan berbeda yang tegas untuk mengakhiri krisis kabut asap,” kata Kiki Taufik, Kepala Global Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace Indonesia.
Riset Greenpeace menunjukkan sejumlah grup perusahaan yang berkontribusi terhadap kabut asap berbasis di Singapura dan Malaysia atau memiliki keterkaitan dengan kedua negara tersebut.
Selain itu, Singapura merupakan salah satu pusat keuangan di Asia Tenggara. Sejumlah lembaga keuangan yang berkantor di negara tersebut diduga turut mendanai ekspansi perkebunan yang merusak lingkungan, baik melalui pembiayaan langsung maupun pasar modal.
Di sisi lain, Kiki menilai pemerintah Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan perkebunan kayu dan kelapa sawit yang wilayah konsesinya berulang kali terbakar.
Menurutnya, sejumlah perusahaan pernah digugat oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi berhasil menghindari kewajiban membayar sanksi dan tetap melanjutkan kegiatan bisnis. Sebaliknya, petani kecil kerap menjadi pihak yang disalahkan karena menjalankan praktik pertanian tradisional.
Greenpeace menilai sistem regulasi yang memungkinkan perusahaan mengeringkan lahan gambut dan membuka hutan menjadi salah satu akar persoalan kebakaran serta kabut asap yang terus berulang.
“Ketimbang mengapungkan narasi tentang keterlibatan pihak asing atau bukan asing dalam kebakaran hutan dan lahan gambut, seperti yang dilakukan Kepala Polri, pemerintah Indonesia langsung saja membuka data perusahaan yang konsesinya terbakar serta siapa penerima manfaatnya. Penegakan hukum harus berjalan tegas, cabut izin konsesi yang terbakar berulang, siapa pun pemiliknya,” ujar Kiki Taufik.
Greenpeace juga menyoroti tiga dari sepuluh perusahaan yang mendapat peringatan dari pemerintah Singapura. Ketiganya telah digugat oleh warga Sumatera Selatan yang terdampak kabut asap akibat kebakaran berulang di dalam wilayah konsesi perusahaan.
Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, dan PT SBA Wood Industries. Seluruhnya merupakan bagian dari grup bisnis Asia Pulp & Paper (APP).
Gugatan warga tersebut kini telah memasuki tahap kasasi dan masih menunggu putusan Mahkamah Agung.
Juru Kampanye Hutan Senior Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin, mengatakan proses hukum tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperjuangkan hak korban kabut asap sekaligus pemulihan lingkungan yang terdampak kebakaran.
“Hakim Mahkamah Agung kini mendapat kesempatan langka untuk membawa perubahan yang berarti bagi para korban asap dan salah satu lanskap gambut di Indonesia yang paling parah terdampak kebakaran. Sel
