(Foto: Dinas Kominfo Makassar)

Pemkot Makassar Kejar Target 70 Persen Pendataan Perlinsos Digital Sebelum Akhir Agustus

Bagikan Ke
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

KataKerja.co.id, BERITA — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial terus mempercepat pendataan warga melalui platform Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sosial semakin akurat, terpadu, dan tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan progres pendataan Perlinsos Digital mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir.

Berdasarkan data per 11 Agustus 2026, jumlah kepala keluarga (KK) yang berhasil didata mencapai 50.088 KK atau sekitar 11,41 persen dari total sasaran.

“Progres Perlinsos sudah mengalami peningkatan signifikan. Agen turun ke lapangan per kecamatan. Agen kita semuanya ASN dari berbagai SKPD yang ada di kecamatan,” ujar Andi Bukti, Rabu (12/8/2026).

Kota Makassar menjadi salah satu dari 48 daerah yang ditunjuk sebagai proyek percontohan nasional digitalisasi perlindungan sosial. Dalam pelaksanaan uji coba tersebut, Pemkot Makassar terus mendorong percepatan pendataan agar dapat melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Andi Bukti menjelaskan, capaian tersebut meningkat cukup besar dibandingkan kondisi pada pekan pertama Agustus. Saat itu, Makassar masih berada di posisi lima besar terbawah dengan progres sekitar 0,1 persen atau baru sekitar 1.000 KK yang berhasil didata.

Namun, setelah dilakukan evaluasi dan pengerahan agen dari sejumlah perangkat daerah, progres pendataan dalam beberapa hari terakhir meningkat hingga menempatkan Makassar di posisi tengah di antara daerah yang mengikuti uji coba.

“Data itu per tanggal 11 kemarin, dan ini masih ada pendataan yang berjalan dan datanya belum masuk. Ini sudah menjadi progres yang menggembirakan,” jelasnya.

Menurut Andi Bukti, pemerintah pusat menetapkan target pendataan dalam tahap uji coba sekitar 40 hingga 60 persen. Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, meminta agar capaian di Makassar dapat melampaui target tersebut.

Pemkot Makassar menargetkan pendataan mencapai 70 persen sebelum 31 Agustus 2026.

“Target dari pusat sebenarnya 40 persen sampai 50 persen. Tapi Pak Wali Kota minta target kita di Makassar 70 persen,” katanya.

Untuk mencapai target tersebut, Dinas Sosial mengerahkan sekitar 5.000 agen Perlinsos yang berasal dari ASN berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 agen telah diterjunkan pada tahap pendataan sebelumnya.

Pengerahan agen dilakukan secara bertahap dengan pembagian wilayah kerja berdasarkan kecamatan dan sesi pendataan.

“Yang baru turun kemarin sekitar 2.000 orang karena masih menyasar lima kecamatan secara bertahap. Besok dan seterusnya, akan mulai lagi lima kecamatan yang baru dengan agen berbeda dari SKPD lain yang belum bertugas,” ungkap Andi Bukti.

Untuk mempercepat pelaksanaan, Dinas Sosial membagi pendataan lapangan ke dalam beberapa sesi, dengan setiap sesi berlangsung selama tiga hari kerja.

Pada tahap pertama, agen diterjunkan di Kecamatan Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Pandang, Mariso, dan Manggala. Selanjutnya, tahap kedua menyasar Kecamatan Mamajang, Bontoala, Wajo, Tamalate, dan Sangkarrang.

Tahap berikutnya akan menjangkau kecamatan yang belum mendapatkan pendataan, di antaranya Biringkanaya, Tallo, Makassar, dan Ujung Tanah, serta kecamatan lainnya.

“Jadi ada empat sesi, masing-masing sesi mencakup beberapa kecamatan,” jelasnya.

Pola kerja tersebut memungkinkan para agen bergerak secara bergantian. Setiap sesi berlangsung selama tiga hari, misalnya Senin hingga Rabu, kemudian dilanjutkan sesi berikutnya pada Kamis hingga Sabtu.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 426.000 KK yang menjadi sasaran pendataan Perlinsos Digital di Kota Makassar. Data tersebut akan menjadi bagian penting dalam membangun basis data perlindungan sosial yang lebih terintegrasi.

Sebagai sektor yang memimpin pelaksanaan program, Andi Bukti berharap proses verifikasi di lapangan mampu menghasilkan data yang lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Total target data kita ada 426.000 KK yang mau didata, percepatan pendataan bukan semata mengejar angka persentase, tetapi juga memastikan warga yang menjadi sasaran benar-benar terdata dengan baik,” tuturnya.

Meski progres pendataan meningkat, Dinas Sosial masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan komitmen dan ketersediaan agen dari berbagai SKPD.

Kondisi tersebut membuat Dinas Sosial perlu melakukan penyesuaian sekaligus menutup kekurangan personel agar proses pendataan tetap berjalan.

“Kami di Dinsos yang harus turun tangan menutupinya. Itu salah satu kendala di lapangan,” tambahnya.

Untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat, Dinas Sosial menyiapkan strategi lanjutan dengan melibatkan pengurus RT dan RW setelah penugasan agen dari SKPD selesai. Mereka akan membantu menyisir warga di wilayah masing-masing yang belum masuk dalam pendataan.

“Setelah tugas teman-teman agen SKPD ini selesai, jika masih ada warga atau masyarakat yang belum terdata, kita akan menjadikan RT/RW sebagai agen. Merekalah yang nanti menyisir warga di wilayahnya yang belum terdata,” terangnya.

Keterlibatan RT/RW diharapkan dapat memperkuat validasi data hingga tingkat lingkungan. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan pengecekan lebih dekat terhadap warga yang belum terdata sekaligus mengidentifikasi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Diketahui, Perlinsos Digital juga menyediakan portal yang memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran dan pengaduan data secara lebih terintegrasi. Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial, mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan pemutakhiran data maupun menyampaikan pengaduan.

Dengan capaian 50.088 KK per 11 Agustus 2026, Andi Bukti optimistis percepatan pendataan dapat terus dilakukan hingga akhir bulan. Pemkot Makassar akan mengoptimalkan pengerahan agen, memperkuat koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan, serta melibatkan RT/RW untuk menjangkau warga yang belum terdata.

“Target kita sekarang bagaimana terus menggenjot pendataan. Harapannya sebelum tanggal 31 Agustus bisa mencapai 70 persen,” pungkas Andi Bukti.

Bagikan Ke
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Topik Terkait

#Trending

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami