KataKerja.co.id, BERITA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp774,31 miliar untuk tahun anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 2027.
Setyo mengatakan tambahan anggaran diperlukan agar pelaksanaan berbagai fungsi pemberantasan korupsi dapat berjalan tanpa terganggu keterbatasan anggaran.
Untuk 2027, KPK saat ini memperoleh pagu anggaran sebesar Rp1,447 triliun. Nilai tersebut lebih rendah Rp134 miliar atau sekitar 8,4 persen dibandingkan DIPA 2026.
Pemangkasan anggaran tersebut berdampak cukup besar terhadap sejumlah fungsi teknis KPK. Fungsi Koordinasi dan Supervisi mengalami penurunan sebesar 76,8 persen. Selanjutnya, anggaran Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat berkurang 57,6 persen, sedangkan Pencegahan dan Monitoring turun 33,1 persen.
“Dengan kondisi anggaran KPK saat ini di tahun 2026, KPK sudah mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian output,” ujar Setyo Budiyanto.
Menurut Setyo, keterbatasan anggaran telah berdampak pada pelaksanaan sejumlah program. Di antaranya kegiatan pencegahan dan monitoring antikorupsi yang dinilai belum optimal, koordinasi serta supervisi penanganan perkara, hingga pelaksanaan fungsi Dewan Pengawas KPK.
“Penurunan anggaran bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berisiko langsung terhadap daya jangkau pemberantasan korupsi,” katanya.
Ia menilai keterbatasan ruang anggaran juga dapat memengaruhi upaya pencegahan dan pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
“Artinya ruang untuk mencegah korupsi, mengawasi perbaikan tata kelola, dan melibatkan masyarakat justru semakin terbatas. Padahal, keberhasilan KPK tidak hanya diukur dari berapa banyak perkara yang ditangani, tetapi juga dari berapa besar potensi kerugian negara yang dapat dicegah,” tuturnya.
Dari total tambahan anggaran yang diajukan, sebesar Rp155,68 miliar diperuntukkan bagi Program Dukungan Manajemen. Sementara Rp618,61 miliar lainnya dialokasikan untuk Program Pencegahan dan Penindakan.
Setyo mengungkapkan, kebutuhan anggaran terbesar berada pada fungsi Informasi dan Data yang mencapai Rp376,84 miliar. Namun, dari kebutuhan tersebut, pagu yang tersedia dalam anggaran 2027 baru sebesar Rp58,4 miliar.
“Tambahan ini juga sangat krusial untuk memastikan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas, seperti penanganan perkara melalui penguatan analisis digital forensik, serta menjamin keberlanjutan layanan sistem antikorupsi terpadu berbasis digital agar tetap andal dan terkoneksi secara aman,” katanya.
Selain Informasi dan Data, KPK mencatat kebutuhan anggaran pada sejumlah fungsi lainnya. Untuk Pencegahan dan Monitoring, kebutuhan mencapai Rp101,46 miliar, sedangkan pagu yang tersedia baru Rp12,78 miliar.
KPK juga mengusulkan tambahan Rp61 miliar untuk fungsi penindakan dan eksekusi. Kemudian Rp56,99 miliar untuk pendidikan dan peran serta masyarakat, Rp36,68 miliar untuk pencegahan dan monitoring, serta Rp57,39 miliar untuk koordinasi dan supervisi.
“Koordinasi dan supervisi adalah perpanjangan tangan dalam mengawal integritas di seluruh pelosok negeri, provinsi, kabupaten, dan kota,” ujarnya.
“Tambahan ini menjadi benteng penting untuk menjaga kehadiran KPK di daerah-daerah serta memperkuat sinergi penegakan hukum secara nasional,” tambahnya.
Selain kebutuhan operasional dan teknis, KPK turut mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp91,66 miliar untuk mendukung program prioritas nasional serta pemenuhan data indikator pembangunan nasional.
Dari angka tersebut, Rp50 miliar di antaranya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Dalam rapat tersebut, Setyo turut menyampaikan perkembangan realisasi anggaran KPK sepanjang 2026. Hingga 26 Agustus, realisasi anggaran tercatat mencapai Rp1,033 triliun atau 73,4 persen dari total pagu.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KPK telah mencapai Rp264,25 miliar atau 166 persen.
Setyo kemudian meminta dukungan Komisi III DPR agar usulan tambahan anggaran tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembahasan RKA-KL 2027.
“Melalui forum yang terhormat ini, kami memohon dukungan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI agar kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 774,31 miliar dapat diperjuangkan pemenuhannya dalam pembahasan RKA-KL tahun anggaran 2027,” tandasnya.
