KataKerja.co.id, BERITA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah perguruan tinggi mendorong penguatan integritas melalui pembenahan sistem tata kelola. Upaya tersebut diarahkan agar kampus mampu mengenali potensi risiko korupsi sekaligus menyiapkan mekanisme pengendalian yang dapat diterapkan secara nyata.
Dalam pengembangan model tersebut, sebanyak 12 potensi risiko korupsi telah dipetakan dan delapan perangkat pengendalian disiapkan sebagai instrumen pencegahan.
Hal itu disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam kegiatan penguatan integritas perguruan tinggi di Auditorium Algoritma, Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM), Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jumat (18/9/2026).
Menurut Setyo, pemetaan tersebut merupakan bagian dari Program Penguatan Integritas Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN). Program ini dikembangkan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan KPK dengan melibatkan tim perumus untuk mengidentifikasi area yang berpotensi menjadi celah korupsi sekaligus merancang instrumen pengendaliannya.
“PIEPTN ini, datangnya, inisiasinya, ya, dari perguruan tinggi. Kemudian bekerja sama dengan KPK, ada tim perumus, ya, sampai kemudian menemukan 12 potensi-potensi korupsi dan celah-celah perangkat yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya perangkatnya adalah dengan melakukan kegiatan ini,” ujar Setyo.
Salah satu perangkat yang saat ini diuji penerapannya adalah Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). KPK menunjuk Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai perguruan tinggi yang mengikuti tahap piloting untuk melihat penerapan sistem tersebut dalam tata kelola kampus.
Pelaksanaan percontohan PPG di kedua perguruan tinggi itu mendapat dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice 3 (AIPJ 3). Dukungan tersebut menjadi bagian dari pengembangan serta penerapan mekanisme pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi.
Setyo mengatakan tahap piloting penting karena memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk menemukan kelemahan maupun kekurangan sistem sebelum diterapkan secara lebih luas.
Ia menilai evaluasi diperlukan agar perangkat pengendalian yang dibuat tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dapat digunakan dalam praktik.
“Harapannya, dengan adanya kegiatan ini, ini pertama mungkin, karena sistemnya masih piloting, mudah-mudahan kita bisa segera petakan. Syukur-syukur kalau ada cacat, ada kekurangan, ada hal-hal yang belum sempurna, dan saya yakin mungkin belum sempurna. Tapi setidaknya itu bisa segera kita evaluasi,” katanya.
Menurut KPK, keberadaan regulasi maupun perangkat pengendalian belum cukup untuk menunjukkan bahwa sistem telah berjalan efektif. Instrumen yang dibangun harus mampu menghasilkan tindakan nyata ketika terdapat potensi atau indikasi persoalan.
Setyo mengingatkan agar mekanisme pengendalian gratifikasi tidak hanya berorientasi pada tersedianya kanal pelaporan.
“Karena kalau kita hanya mengandalkan program pengendalian gratifikasi, kemudian hanya mengandalkan atau cuma sekadar menunggu laporan. Fisiknya ada. Tapi kemudian tidak ada dampaknya,” tegasnya.
Ia mendorong perguruan tinggi memiliki mekanisme internal yang dapat bekerja sejak risiko teridentifikasi hingga persoalan tersebut ditangani. Ketika ditemukan masalah, kampus tidak hanya dituntut meneruskannya kepada aparat penegak hukum, tetapi juga perlu mempunyai mekanisme untuk melakukan penanganan, mencari solusi, dan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Dengan pola tersebut, tata kelola dan ekosistem integritas di lingkungan kampus diharapkan dapat terus diperbaiki sehingga potensi persoalan serupa dapat dicegah agar tidak berulang.
Setyo juga menyoroti kemungkinan munculnya pola gratifikasi yang semakin beragam. Pemberian tidak selalu dilakukan secara langsung kepada pejabat atau pihak yang menjadi sasaran.
Dalam kondisi tertentu, pemberian dapat disampaikan melalui anggota keluarga maupun orang terdekat. Pola semacam itu, menurut Setyo, perlu ikut diperhitungkan dalam pemetaan risiko.
“Misalkan tidak diberikan langsung. Tapi dititipkan kepada keluarga jauh. Dititipkan kepada teman dekat dan lain-lain. Nah, ini juga bagian kritis yang harus kita masukkan sebagai sebuah risiko,” ujarnya.
Karena itu, pemetaan risiko perlu diperbarui secara berkala mengikuti perubahan pola yang berkembang di lingkungan perguruan tinggi. Sistem pengendalian tidak cukup hanya mengantisipasi bentuk gratifikasi yang selama ini telah dikenal.
Program PIEPTN juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan perguruan tinggi dalam mencegah persoalan sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius.
Setyo menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur kampus dalam menjalankan sistem tersebut. Menurutnya, KPK tidak mungkin hadir setiap saat untuk menangani persoalan di masing-masing perguruan tinggi.
“Tidak akan mungkin bisa dijalankan dengan baik kalau tidak ada kebersamaan. Tidak ada partisipasi kontribusi dari semua pihak,” kata Setyo.
Hasil piloting di Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk menyempurnakan model penguatan integritas di perguruan tinggi lainnya.
Dengan demikian, pemetaan 12 risiko korupsi dan delapan perangkat pengendalian tidak berhenti pada tataran konsep. Instrumen tersebut diharapkan terus diuji, dievaluasi, dan disesuaikan dengan kondisi nyata di lingkungan perguruan tinggi.
Penguatan integritas juga tidak hanya menjadi tanggung jawab unit pengawasan atau pengendalian gratifikasi. Seluruh unsur kampus perlu terlibat agar perangkat yang telah disusun dapat berfungsi dalam tata kelola sehari-hari.
Melalui tahap piloting, KPK mendorong perguruan tinggi membangun sistem yang mampu mengenali risiko, menutup celah terjadinya pelanggaran, menangani persoalan, sekaligus memperbaiki tata kelola secara berkelanjutan.
