KataKerja.co.id, BERITA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), Senin, 10 Agustus 2026. Dalam perkara tersebut, KPK menduga kerugian keuangan negara mencapai Rp223,6 miliar.
“Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka diduga mengakibatkan kerugian negara berupa selisih pembayaran antara yang telah dibayarkan oleh Bank BJB kepada 6 (enam) agensi dengan yang telah dibayarkan oleh ke-6 (enam) agensi kepada media sebagai penempatan iklan. Yakni total kerugian keuangan negaranya mencapai Rp223,6 miliar,” kata Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein saat konferensi pers penahanan.
Taufik menjelaskan, perkara tersebut bermula ketika Bank BJB menganggarkan beban promosi umum dan produk bank sebesar Rp801 miliar melalui Divisi Corporate Secretary (Corsec) untuk keperluan belanja promosi dan iklan sepanjang 2021 hingga semester I 2023.
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp410 miliar disetujui untuk dibelanjakan dalam bentuk penempatan iklan di berbagai media, baik televisi, media cetak, maupun media online melalui pengadaan agensi pada tahun anggaran 2021-2023.
Pada akhir 2020, Widi Hartono (WH) selaku Corporate Secretary disebut memerintahkan Indra Maulana (IM) selaku Group Head Komunikasi Pemasaran dan SON selaku Group Head Hubungan Masyarakat untuk mencari agensi periklanan yang bersedia mengakomodasi dan mengelola dana non-budgeter yang akan diperoleh melalui mekanisme pengadaan jasa agensi.
“Bahwa kemudian untuk memuluskan skema tersebut, WH juga memerintahkan IM dan SON untuk memecah paket pekerjaan pengadaan jasa agensi tersebut menjadi dua kategori, yaitu di bawah Rp200 juta, dan Rp200 juta sampai dengan Rp1 miliar. Hal ini dilakukan untuk menghindari mekanisme lelang, sehingga pengadaan dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung (PL),” ujarnya.
Setelah rencana tersebut disanggupi, Widi disebut melaporkannya kepada Yuddy Renaldi yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank BJB periode 2019-Maret 2025.
Selanjutnya, Indra dan SON menghubungi sejumlah rekanan agensi yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Bank BJB. Mereka antara lain Ikin Asikin Dulmanan selaku Direktur Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT Antedja Muliatma, Suhendrik (SHD) selaku Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres, serta Elang Sophan Jaya Kusuma selaku Komisaris Cipta Karya Sukses Bersama.
Kepada para rekanan tersebut, disampaikan adanya kebutuhan PT BJB untuk mengakomodasi permintaan dari pihak eksternal yang harus disiapkan melalui dana non-budgeter.
“Kemudian pihak agensi diminta untuk menganggarkan dana non-budgeter tersebut dan menyiapkan apabila terdapat kebutuhan sewaktu-waktu,” ucapnya.
“Adapun, IM, SON, SJK, selanjutnya masing-masing diminta untuk menyiapkan 2 (dua) perusahaan jasa agensi, sehingga paket pekerjaan dapat dipecah kembali menjadi lebih banyak,” sambungnya.
Atas permintaan tersebut, para rekanan kemudian mendaftarkan perusahaan masing-masing untuk menjadi agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa tersebut.
Taufik menambahkan, pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021 dilaksanakan pada awal Januari oleh panitia pengadaan Bank BJB yang dipimpin Juniardi selaku pimpinan Divisi Umum.
Dalam pelaksanaannya, KPK menemukan sejumlah dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa.
Salah satunya, Harga Perkiraan Sementara (HPS) pengadaan jasa agensi iklan bukan berupa nilai pekerjaan, melainkan persentase fee agensi.
Selain itu, Divisi Corporate Secretary membuat Memo Permohonan Pengadaan Jasa Agensi kepada Divisi Umum yang berisi rekomendasi tiga calon penyedia dengan mengarahkan kepada salah satu penyedia jasa.
Divisi Corporate Secretary juga disebut membuat persyaratan evaluasi teknis setelah pemasukan penawaran dilakukan guna memenangkan penyedia tertentu. Menurut KPK, hal tersebut tidak diperbolehkan karena persyaratan pengadaan jasa agensi seharusnya diinformasikan sebelum pemasukan penawaran.
Selain itu, Divisi Corporate Secretary disebut memerintahkan Panitia Pengadaan agar tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia. Tindakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Empat tersangka yang ditahan KPK yakni Widi Hartoto (WH) selaku Pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB sekaligus eks Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024.
Kemudian Ikin Asikin Dulmanan (ID) selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT Antedja Muliatama (AM), Suhendrik (SHD) selaku Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres, serta Elang Sophan Jaya Kusuma (SJK) selaku Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama.
Keempat tersangka akan menjalani penahanan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 10 hingga 29 Agustus 2026.
Sementara itu, satu tersangka lainnya, yakni Yuddy Renaldi selaku Direktur Utama BJB periode 2019-Maret 2025, tidak hadir dalam pemanggilan pada Senin, 10 Agustus 2026.
Yuddy disebut tidak hadir dengan alasan kondisi kesehatan.
Dalam perkara tersebut, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
KPK masih melanjutkan proses penyidikan untuk mendalami rangkaian dugaan korupsi pengadaan iklan tersebut serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
