KataKerja.co.id, BERITA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan praktik suap dalam proses pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Kementerian Keuangan.
Operasi tersebut berlangsung pada Minggu, 11 Januari 2026, dan berkaitan dengan pemeriksaan pajak periode 2021–2026.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara, ASB sebagai anggota tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara, ABD selaku konsultan pajak PT WP, serta EY yang merupakan staf PT WP.
Seluruh tersangka ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 11 hingga 30 Januari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
KPK mengungkapkan, kasus ini bermula dari pemeriksaan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT WP untuk tahun pajak 2023 yang dilakukan pada periode September hingga Desember 2025.
Dalam pemeriksaan awal, tim KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kekurangan pembayaran pajak sekitar Rp75 miliar.
Menindaklanjuti temuan tersebut, PT WP mengajukan sejumlah sanggahan. Dalam proses itu, AGS diduga meminta pembayaran pajak secara “all in” sebesar Rp23 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp8 miliar disebut sebagai fee yang diminta AGS untuk dibagikan kepada pihak-pihak tertentu di lingkungan Ditjen Pajak.
Namun, PT WP hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar Rp4 miliar. Kesepakatan tersebut kemudian diikuti dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pada Desember 2025, dengan nilai pajak yang ditetapkan sebesar Rp15,7 miliar atau turun sekitar 80 persen dari temuan awal.
Untuk merealisasikan pembayaran fee, PT WP diduga mencairkan dana Rp4 miliar melalui kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan menggunakan perusahaan PT NBK milik ABD.
Dana tersebut kemudian ditukarkan ke dalam mata uang dolar Singapura dan didistribusikan oleh AGS dan ASB kepada sejumlah pihak di lingkungan Ditjen Pajak.
Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dan aset lainnya dengan total nilai sekitar Rp6,38 miliar.
Barang bukti itu terdiri dari uang tunai sebesar Rp793 juta, uang tunai sebesar 165 ribu dolar Singapura atau setara Rp2,16 miliar, serta logam mulia seberat 1,3 kilogram dengan nilai sekitar Rp3,42 miliar.
Atas perbuatannya, ABD dan EY selaku pihak pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, DWB, AGS, dan ASB selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 12B Undang-Undang yang sama, juncto ketentuan dalam KUHP yang berlaku.
KPK juga mengimbau para wajib pajak untuk berani melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan dugaan pemerasan atau praktik koruptif dalam proses perpajakan, selama tidak berada dalam posisi meminta pengurangan kewajiban pajak.
Imbauan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pengawasan dan komitmen menjaga keuangan negara dari praktik korupsi.
